BARRU, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Ketidakpuasan Bupati Barru atas capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ( SPBE) 2021 dengan capaian 2,06, mendorong dirinya menetapkan target agar SPBE 2023 bisa mengejar ketertinggalan.
Alasan ini kemudian mendorong dibentuk Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada lingkup pemerintah kabupaten Barru,Kamis( 21/9) di lantai 6 MPP.
FGD ini diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Selain itu, diadakannya FGD ini sekaligus untuk penyampaian akun Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital Nasional.
Acara ini menghadirkan Narasumber dari PT Waditra Reka Cipta Bandung Bapak Agus Widodo, S.Kom, MT sebagai Konsultan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana.
Bupati Barru Suardi Saleh dalam sambutannya menyatakan FGD Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Barru tahun 2023 merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah masuk ke setiap aspek kehidupan.
“Sebagai bukti nyatanya, saya berkeyakinan setiap orang yang ikut hadir disini memiliki smartphone yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). dengan perangkat tersebut, kita semua menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dan bekerja secara lebih efektif dan efisien,” ucap Suardi.
Selain masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah saat ini semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya TIK. pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah saat ini dinamakan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dukungan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
Keterpaduan Tik yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat. dengan optimalisasi pemanfaatan Tik, sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan transformasi digital, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat secara cepat, profesional, transparan, dan mudah.
Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh kementerian PANRB, indeks SPBE Kab. Barru adalah “2,06” atau masuk kedalam kategori “cukup”. (Humas IKP)
