PINRANG,PAREPOS.FAJAR.CO.ID-- Fraksi Demokrat DPRD Pinrang menyampaikan kritik kepada Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid terkait lambanya penanganan kerusakan jalan disejumlah ruas jalan Kabupaten Pinrang.
Selain Infrastruktur jalan,Demokrat juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pinrang soal rekrutmen pegawai honorer. Demokrat menemukan masih ada penerimaan pegawai honorer,padahal itu dilarang oleh pemerintah pusat.
Kritikan itu disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Demokrat di sidang Paripurna dengan agenda penerimaan secara resmi Ranperda perubahan APBD 2023.
Juru bicara Fraksi Demokrat Andi Ramdhani mengatakan,banyak mendapat keluhan masyarakat atas kondisi jalan dibeberapa titik. Seperti jalan poros Langnga Kecamatan Mattiro Sompe,jalan poros jampue Kecamatan Lanrisang, dan jalan poros kaliang Kecamatan Duampanua serta titik-titik kerusakan lainya harus segera ditangani.
Sementara terkait pegawai honorer, Demokrat berpandangan jika terus dilakukan rekrutmen pegawai honorer akan membebani APBD. Semestinya pemerintah fokus pada tenaga honorer yang ada sekarang bagaimana mengangkat status mereka menjadi tenaga PPPK.
"Semestinya Bupati tegas ke jajarannya soal
efisiensi anggaran"tegas Ramdhani
Menanggapi kritikan itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid meminta DPRD memahami kondisi keuangan daerah. Soal infrastruktur mantan Ketua DPRD Pinrang itu mengakui belum bisa menjangkau semua.
"Bapak anggota dewan mari kita saling memahami anggaran setiap tahun semakin kecil"tutur Irwan Hamid.
Bahkan kata dia, permintaan dari dewan selalu menjadi skala prioritas "Sebenarnya banyak belum prioritas,tapi karena permintaan dewan kami prioritaskan"ungkapnya.(*)
