Serukan Gen Z Bersatu untuk Lahirkan Pemimpin Cerdas
MAKASSAR, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Dosen Ilmu Komunikasi Unhas, Dr Hasrullah, meminta warga yang mempunyai hak pilih dalam pileg dan pilpres 20124 mendatang menggunakan kesempatan sebaik-baiknya memilih pemimpin yang memiliki kualitas mumpuni, cerdas, dan berakhlak.
"Jangan sampai tidak memilih alias golput. Suara anda sangat menentukan hadirnya pemimpin yang cerdas dan berakhlak," kata Hasrullah dalam Diskusi Publik bertajuk: Quo Vadis Demokrasi di Indonesia: Menyoal Tantangan Gen Z dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil.
Acara yang digelar di Hotel Myco, Makassar, Senin (11/12) itu juga menghadirkan Tadjuddin Rachman (ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Makassar), Alhidayat Samsu (anggota DPRD Makassar), Mohammad Arif (Akademisi Fakultas Hukum UMI), dan Mardiana Rusli (ketua Bawaslu Sulsel) sebagai narasumber.
Secara khusus, Hasrullah menyinggung potensi pemilih muda yang kini ngetren dengan istilah Generasi (Gen) Z. "Jangan sekadar demo menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan, tapi juga harus berperan aktif melahirkan pemimpin cerdas, yang bisa memberi solusi perbaikan atas tata kelola yang dianggap kurang bagus. Caranya, ya, dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Pilih pemimpin cerdas, pemimpin berkarakter dan berakhlak baik," ujarnya.
Hasrullah yang merupakan penggagas KKN Kebangsaan dan telah diterapkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu menilai, kondisi saat ini memang memerlukan penanganan yang serius. Harus diperbaiki dengan perubahan ke arah yang lebih baik.
"Inilah kesempatan bagi Gen Z menentukan pemimpin yang diharapkan membawa perbaikan. Jika salah memilih pemimpin, bukan hanya lima tahun penyesalan itu, bisa jadi 25 tahun ke depan anda menyesali," tandasnya.
Karena itu, tambah Hasrullah, Gen Z harus tampil membela calon pemimpin yang track record-nya baik dan memiliki kecerdasan yang mumpuni. "Kalau para pemuda, para Gen Z bersatu, insyaAllah akan lahir pemimpin yang baik," tandasnya.
Sementara itu, Tadjuddin Rahman, menyesalkan berubah-ubahnya peraturan demi kepentingan orang atau kroni tertentu.
"Sedih kita melihat kondisi di Mahkamah Konstitusi, sedih kita melihat kondisi di KPU, yang masyarakat menilai ada peraturan yang dibuat atau diubah untuk kepentingan orang tertentu. Bukan kepentingan masyarakat atau negara," ujarnya.
Tadjuddin yang merupakan advokat senior di Makassar ini menambahkan, hukum dibutuhkan untuk mengendalikan sifat jahat yang ada dalam diri manusia. Tapi, yang terjadi saat ini, katanya, ada yang justru menggunakan hukum untuk menyamarkan kebohongannya agar seakan-akan menjadi benar.
"Ingat, jika rakyat sudah capek, segala kemungkinan bisa terjadi. Ingat peristiwa tahun 1998," tandasnya.
Sementara itu Arif menyinggung soal money politics yang makin subur di pemilu. Ia menyebut, sebagian besar masyarakat sudah hilang rasa malunya menerima duit politik itu.
"Tidak ada lagi perasaan bersalah, tidak ada lagi rasa malu menerima. Bahkan sebaliknya, bangga meminta dan memamerkan nilai duit politik itu," (*)
