MAROS, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maros akan mulai melakukan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Sedikitnya 7511 orang akan direkrut untuk 1.073 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 14 Kecamatan se Kabupaten Maros. Pembukaan pendaftaran sendiri akan dilakukan KPUD Maros pada tanggal 11 Desember 2023 mendatang.
Meski demikian KPU RI sendiri telah melakukan evaluasi terhadap insiden gugurnya tenaga-tenaga Adhoc penyelenggara pemilu pada Tahun 2019 lalu. Di Kabupaten Maros sendiri ada catatan gugurnya tenaga penyelenggara pemilu lalu.
Komisioner KPUD Maros, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Parmas, Nurul Amrah menjelaskan jika KPU RI sendiri telah merefleksi pemilu lalu pada tahun 2019. "Kita telah merefleksi pelaksanaan tahun lalu, dimana banyak yang tumbang ada yang meninggal tenaga-tenaga ad hoc, tenaga penyelenggara, komisioner juga banyak yang meninggal," Bebernya saat menggelar Ngobrol Pemilu bersama Media, Kamis 7 Desember 2023.
"Atas dasar itulah perekrutan KPPS ini, KPU RI berkoordinasi dengan Mendagri, agar pendaftar yang akan mendaftar menjadi KPPS ini pertama kita koordinasikan bahwa digratiskan dulu pemeriksaan kesehatannya secara lengkap seperti gula dan darah," Ungkap Nurul.
Nurul juga menjelaskan jika KPU Sendiri telah menurunkan sejumlah peraturan baru atas pengalaman dari pemilu lalu sehingga perekrutan KPPS akan dilakukan screening kesehatan.
"Selain screening ada batasan usia, yang dulunya tidak ada batasan minimal, sekarang sudah ada batasan minimal 17 tahun maksimal 55 tahun. Kenapa karena itu tadi bahwa cukup banyak yang tumbang dan sangat direkomendasikan kita untuk merekrut kaum muda," Jelasnya.
Selain itu ada juga penambahan gaji panitia untuk masa kerja selama sebulan. "Gajinya juga ada kenaikan daripada pemilu yang lalu. Kalau yang lalu itu 900 ribu, kalau yang sekarang itu 1.200 untuk ketua dan 1.100 untuk anggota dari 850 ribu, untuk pengamanan atau Satlinmas dari 650 ribu naik ke 700 ribu" ungkap Nurul.
Kenaikan gaji itu sendiri kata Nurul Amrah, melihat kerja KPPS yang sangatlah berat yang akan dimulai dari 25 Januari hingga 25 Februari, maka dari itu salah satu pertimbangan prioritas merekrut kaum muda dalam perekrutan KPPS jika membludak.
"Karena PPS ini pekerjaannya bukan cuman di hari H tetapi sebelum hari H dia harus bolak balik untuk mengambil logistik di kecamatan sampai ke TPS nya, setelah itu tidak ada istirahat mereka harus membangun TPS," ujarnya.
"Persiapan membangun TPS ini bisa jadi sampai malam, ini mereka biasanya begadang. Besoknya mereka wajib membuka TPS jam 7 pagi, setelah pencoblosan ada perhitungan tidak ada jeda, ada lima pemilihan yang harus dihitung, begitu panjangnya bisa saja sampai subuh, jika ada PSU sampai tiga hari," Lanjut Nurul.
Senada dengan itu, Ketua Komisioner KPUD Maros, Jumaedi mengungkapkan jika tenaga Adhoc penyelenggara Pemilu di Kabupaten Maros sudah mulai dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi modelnya itu BPJS Ketenagakerjaan yang dicover baru PPK dan PPS dan akan ada juga untuk KPPS, kita sudah kerjasama, untuk KPPS juga kita akan segera ditindaklanjuti secepatnya," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat 8 Desember 2023.
Jumaedi menegaskan jika KPPS memiliki tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, ia mengungkapkan jika pengalaman pemilu telah menjadikan pelajaran penting bagi lembaga penyelenggara pemilu.
"Ini yang kemudian kami menekankan kepada ad hoc kami tolong pada seleksi kpps ini, betul-betul kita prioritaskan yang mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas ini, kita juga pastinya akan memberikan jaminan yang layak bagi KPPS kita," ungkapnya. (*)
