MAKASSAR, PAREPOS. CO. ID - Beberapa pejabat negara kerap membuat pernyataan dengan narasi konotatif terkait pemilihan presiden (pilpres) dan viral di media sosial.
Terbaru, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan lantaran menyinggung soal estafet kepemimpinan dalam perayaan Natal di Mabes Polri, Kamis (11/1) lalu. Publik merespons dengan beragam komentar. Ada yang menilai sebagai arahan untuk calon tententu, sebagian menyebut masih dalam batas netral.
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah, yang dihubungi di Makassar, malam tadi, memilih tidak masuk dalam wilayah perdebatan itu. Sebagai figur yang bergelut di bidang komunikasi politik, Hasrullah lebih memilih menyoroti diksi yang kerap digunakan pejabat negara.
“Mungkin Pak Kapolri tidak bermaksud mengarahkan dukungan. Namun, dengan diksi ‘estafet kepemimpinan’ yang disampaikan beliau, melahirkan makna konotatif di publik. Sebagai penerima pesan, publik memaknai setiap diksi secara berbeda,” ujarnya.
Pengampu mata kuliah komunikasi politik di Fisip Unhas ini menyebut, makna pesan itu bukan hanya di sumber, tapi juga berada di penerima pesan. Karena itu, kata dia, seorang leader, seorang pejabat negara, perlu menggunakan frasa dengan memperhatikan makna yang ada di publik.
Hasrullah pun mengutip Roland Barther, seorang ahli sastra dan semiologi Prancis, terkait makna itu. Barther, kata Hasrullah, menyebut makna itu bukanlah sesuatu yang alami atau tetap. Tetapi dibentuk melalui sistem tanda yang terkait dengan bahasa dan budaya tertentu .
Barther, lanjut kolumnis tetap di salah satu surat kabar harian di Makassar ini, menyebut makna tidak hanya terkandung dalam teks itu sendiri, tetapi juga bergantung pada konteks sosial dan budaya di mana teks itu digunakan dan dipahami.
“Jadi, saya kira siapapun pejabat negara, dalam suasana tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden ini, jangan sampai melontarkan pernyataan dengan diksi yang bisa membuat kecurigaan publik bahwa pemerintah berpihak kepada paslon tertentu semakin menguat,” kata penulis buku Dendam Konflik Poso ini.
Dalam situasi perdebatan tokoh dan capres, sambung Hasrullah, ketajaman berpikir bagi setiap komunikator politik sangat diperlukan. Situasi dan konteks di mana tensi politik makin tinggi dan multitafsir harus menjadi perhatian.
“Dalam situasi seperti saat ini, diperlukan kehati-hatian dalam pilihan diksi dan narasi politik,” ujarnya.
Karena itu, dosen yang kerap menjadi pembicara dalam seminar -- baik di daerah maupun nasional -- ini menyarankan, pejabat negara yang memberi sambutan dalam forum-forum formal cukup berbicara soal materi yang sesuai dengan kegiatan itu. Kalaupun mau menyinggung pilpres, sebaiknya bicara normatif saja.
“Sebagai pembawa pesan, bicaralah dengan diksi yang tidak menimbulkan makna konotatif di publik,” tandas penggasan KKN Nasional Kebangsaan yang telah dijalankan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia tersebut. (*)
