PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat ekstrem dan beras sejahtera (Rastra) tidak dianggarkan di APBD Parepare 2024.
Ini, akan berdampak kepada hampir 2.000 keluarga penerima manfaat. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Parepare bersama Dinas Sosial di Gedung DPRD Kota Parepare, Senin, 22 Januari 2024.
RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Yusuf Lapanna didampingi jajaran Komisi II, Andi Muhammad Fudail dan Asmawati serta dihadiri Plt Kepala Dinsos Parepare Halwatiah, beserta jajarannya.
Yusuf Lapanna mengungkapkan rapat dengar pendapat ini, membahas masalah bansos masyarakat ekstrem, khususnya tidak dianggarkan di Dinas Sosial tahun 2024.
“Kita undang Dinas Sosial untuk menyikapi dan mencari solusi terkait persoalan tersebut. Bansos ini, khususnya rastra sangat membantu dan manfaatnya sangat dirasakan oleh hampir 2.000 keluarga penerima manfaat,” bebernya.
Dia juga mengungkapkan dengan masyarakat ekstrem, di mana memang tahun ini dianggarkan tapi cuma bisa tercover hanya 35 orang dari 173 orang yang terdata sebagai masyarakat ekstrem.
“Kita juga akan segera mengundang Bappeda untuk merapatkan hal ini agar dianggarkan, kemungkinan akan di SK parsial kan,” ungkap dia.
Saat ditanya alasan tidak dianggarkan di tahun 2024, Legislator Partai Gerindra ini menyebut karena persoalan anggaran yang diberikan oleh TAPD sebesar Rp5 miliar.
“Sedangkan program Dinsos jika semuanya dilaksanakan membutuhkan anggaran sekitar Rp9 miliar, karena untuk rastra saja butuh Rp1,8 miliar,” bebernya.
Sementara, Plt Kepala Dinsos Halwatiah mengatakan, jika pihaknya terus mencari solusi terkait persoalan itu, salah satu upayanya dengan intens berkordinasi dengan Bappeda untuk menyiapkan anggaran tersebut.
“Karena ini dananya besar, maka pemerintah tentu juga memikirkan bagaimana mencari dan menyiapkan anggaran tersebut. Kalau hanya terkait kemiskinan ekstrem dan rastra, maka anggaran yang dibutuhkan itu berkisar Rp 2 miliar,” katanya.
Dalam rapat juga diungkapkan, jika persoalan bansos masyarakat ekstrem dan rastra yang tidak dianggarkan di Dinsos juga telah disampaikan kepada Pj Walikota, dimana langsung memerintahkan agar segera dianggarkan. (*)
