MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia.
Terkait netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tolok ukur akan harapan besar dan selayaknya ASN terbebas dari intervensi politik praktis, tidak hanya menjadi pengurus bahkan menjadi simpatisan pun merupakan hal terlarang.
Hal ini, juga diinstruksikan Kapolres Majene AKBP Toni Sugadri kepada seluruh personel Polres Majene untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Instruksi ini diberikan dalam upaya memastikan integritas dan kredibilitas institusi kepolisian tetap terjaga di tengah dinamika pesta demokrasi," tutur AKBP Toni Sugadri, kemarin.
Ia menekankan, pentingnya menjaga tingkah laku, baik di masyarakat maupun di media sosial.
"Kita harapkan personel Polres Majene tidak terlibat dalam pelanggaran yang dapat merugikan nama baik institusi Polri. Sehingga netralitas dan profesionalisme adalah kunci dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum," ujarnya.
Dijelaskan, Pemilu seringkali menjadi momentum yang rawan konflik dan gesekan di tengah masyarakat, sehingga sebagai aparat penegak hukum, personel Polres Majene harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban tanpa memihak kepada salah satu pihak.
"Kami harus menjadi penjaga keamanan yang adil dan bersikap bijaksana dalam setiap situasi," tegasnya.
Kapolres juga mengingatkan, agar personel Polres Majene tetap mematuhi kode etik dan standar operasional prosedur yang berlaku.
"Kami berdiri di garda terdepan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu, integritas dan netralitas harus senantiasa dijunjung tinggi," pesannya.
Instruksi dari Kapolres Majene disambut baik seluruh personel Polres dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menjaga keutuhan negara dan menegakkan supremasi hukum. (edy)
