PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare Muh. Husni Syam, menyampaikan jawaban Wali Kota Parepare atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 melalui rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kota Parepare, Jumat, 9 Agustus 2024. Paripurna Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil Ketua II, Rahmat Sjamsu Alam.
Dalam kesempatan itu, Sekda Husni Syam mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD atas dukungan dan pandangan umumnya terkait RPJPD.
"Kami sangat mengapresiasi sikap Fraksi NasDem yang menyatakan setuju untuk melanjutkan tahapan pembahasan ranperda ini," katanya.
Dia juga menanggapi catatan dan saran dari Fraksi Golkar terkait pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, gini ratio, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menjadi perhatian serius bagi kami," jelasnya.
Dia mengungkapkan, pemerintah kota juga sependapat dengan Fraksi Gerindra yang menekankan pentingnya sinkronisasi RPJPD Parepare dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi Sulsel dan Nasional.
"Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa visi pembangunan jangka panjang yang telah kita tetapkan dapat didukung oleh kebijakan dan program yang bersinergi di semua tingkatan pemerintahan," ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Parepare akan memastikan seluruh target dalam RPJPD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan regional dan nasional.
"Kami menyambut baik saran Fraksi Gerindra untuk memberikan perhatian khusus pada pembangunan kepemudaan," ungkapnya.
Dia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi Fakar dan Fraksi Bintang Demokrasi atas dukungan mereka terhadap RPJPD Kota Parepare 2025-2045.
"Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan DPRD dan seluruh fraksi dalam menyempurnakan rancangan ini," tegasnya.
Dia menyatakan bahwa RPJPD ini adalah wujud visi misi bersama dalam menciptakan Parepare yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
"Proses pembahasan ini membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah dan DPRD," jelasnya.
Dia juga menghargai sikap Fraksi Demokrat yang memilih tidak memberikan pandangan dalam forum ini.
"Kami memahami bahwa setiap fraksi memiliki pertimbangan dan pandangan masing-masing dalam menilai suatu kebijakan atau rencana. Kami tetap membuka pintu dialog dan diskusi dengan Fraksi Demokrat untuk memahami lebih lanjut mengenai alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut," tandasnya. (has)
