MAKASSAR, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Irjen Pol Yudhiawan Wibisono resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak 20 September 2024. Namun, ia baru akan dilantik, Jumat, 27 September 2024.
Menjelang pelantikan itu, perwira tinggi Polri kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 19 Oktober 1967 itu diharap menegaskan perlunya netralitas Polri di Sulsel.
Pengamat Politik Unhas, Dr Hasrullah mengatakan, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Irjen Yudhiawan Wibisono sebagai pejabat baru di Polda Sulsel. Menurutnya, masyarakat pasti akan lebih intens memantau situasi di sekitar mereka dan mencari tahu kebenaran perbincangan publik ini.
"Jika adanya kandidat yang akan diback-up aparat ini terbukti, publik pasti akan bereaksi dan media sosial dipastikan akan ramai. Tapi tentu saja kita harus percaya pada kepolisian. Sebagai pejabat baru, Yudhiawan Wibisono pasti akan berusaha memberi kesan bagus," kata Hasrullah.
Irjen Yudhiawan Wibisono pastinya sangat paham situasi ini. Pasalnya, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 itu punya spesialisasi dan pengalaman yang luas di bidang reserse.
Selain itu, sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan sempat menduduki posisi sebagai Staf Ahli Sosial Politik Kapolri.
Saat masih menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudhiawan sempat menekankan bahwa Polri akan menjaga netralitas di Pilkada Serentak 2024 ini.
Itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kabupaten Minahasa pada Sabtu, 21 September 2024, sehari sebelum penetapan pasangan calon.
Irjen Pol Yudhiawan yang kala itu didampingi Kapolres Minahasa, AKBP S Sophian menegaskan bahwa jajaran Polri akan bersikap netral dan profesional dalam mengawal setiap tahapan Pilkada.
"Komitmen dan penegasan sama tentu kita harapkan di Sulsel. Apalagi, Bawaslu sudah mengumumkan bahwa Sulsel termasuk salah satu dari lima daerah rawan di Pilkada 2024 ini. Kita tentu berharap kesimpulan itu tidak terbukti dan pelaksanaan Pilkada di daerah ini bisa aman, lancar, baik, dan menghasilkan pemimpin terbaik. Dan, selain penyelenggara dalam hal ini KPU serta Bawaslu, peran Polri juga akan sangat menentukan," tegas Hasrullah.
Selain Polri, Hasrullah juga menekankan hal sama untuk TNI dan ASN. Menurutnya, pejabat dan pimpinan TNI di daerah ini diharapkan bisa menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dengan tetap menjaga netralitas. "Ini juga sudah ditekankan pejabat pusat dan petinggi TNI, jadi kita harus berbaik sangka," tandasnya. (*)
