PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Kesbangpol Sulsel menjadikan Kota Parepare sebagai atensi terkait isu pergantian Penjabat (Pj) Wali Kota.
Itu menyusul adanya gelombang pro dan kontra dari sejumlah elite partai politik dan legislator. Belum lagi menyusul isu rencana aksi penyampaian aspirasi terkait penolakan itu ke DPRD Parepare.
Bukti atensi itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Sulsel, Ilham Surono Arief, turun ke Parepare pada Senin, 16 September 2024, malam, untuk berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol Perepare.
Ilham Surono Arief kepada wartawan di salah satu kafe, mengatakan, tujuannya ke Parepare untuk membahas dua isu. Pertama soal isu rencana aksi penolakan pergantian Pj Wali Kota, dan kedua isu penolakan pembangunan sarana pendidikan sekolah kristen tersebut.
Karena itu, dia mengundang Kepala Badan Kesbangpol Perepare, Rusta Asta, beberapa tokoh masyarakat, dan elite parpol membahas dua isu itu.
"Sebisa mungkin kedua permasalahan itu tidak menimbulkan riak di masyarakat. Karena kami ditugaskan untuk menangani persoalan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik," jelasnya.
Dia meminta kedua permasalahan itu mengedepankan dialog.
"Kalau ada aksi yang ingin dilakukan, kami undang teman-teman yang ingin melakukan aksi itu, agar duduk bersama untuk mengetahui apa permasalahan dan bersama cari solusinya. Karena kalau aksi secara demonstrasi biasanya pesan yang ingin disampaikan tidak sampai. Makanya dengan duduk bersama kita bisa mengetahui apa masalahnya, dan kira-kira solusi yang tepat seperti apa," harapnya.
Dia menekankan, Kesbangpol Provinsi fokus menjaga kondisi stabilitas di daerah, apalagi menjelang Pilkada, dan saat ini sudah memasuki tahapan-tahapan krusial.
"Jadi kami turun untuk sebisa mungkin selalu berkoordinasi bagaimana menjaga stabilitas di daerah," harapnya.
Sementara terkait isu pergantian Pj Wali Kota Perepare, dia mengaku belum mendapat informasi resmi.
Dia sudah berkoordinasi dengan Protokol Pemprov Sulsel, namun belum ada jadwal pelantikan Pj Wali Kota dimaksud dalam pekan ini.
"Teman-teman Protokol mengatakan belum ada jadwal pelantikan dalam minggu ini, ya karena belum ada secara resmi (SK) diterima dari pusat," ungkapnya.
Karena itu, dia berharap para tokoh dan elite parpol di Parepare untuk tetap menjaga stabilitas. Tunggu keputusan resmi dari Mendagri terkait isu pergantian Pj Wali Kota tersebut.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Perepare, Rustan Asta.
"Belum ada secara resmi kami terima (SK pergantian Pj Wali Kota). Jadi belum bisa dipastikan apakah itu (SK) hoaks, palsu atau tidak. Karena secara resmi kami belum terima baik dari Provinsi maupun di daerah," tandasnya.
Sebelumnya, beredar luas di sejumlah medsos GWA (group WhatsApp) terkait surat Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberhentikan Akbar Ali sebagai penjabat atau Pj Wali Kota Parepare.
Dalam surat itu, Akbar Ali digantikan oleh Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Hayat.
Surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada 9 September 2024, dan langsung ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dan Plh Biro Umum Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi. (*)
