PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE--Bawaslu Kota Parepare meluncurkan pengawasan partisipatif untuk Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan itu, diawali dengan berbagai hiburan dan penampilan musik patrol serta puisi yang dibawakan oleh Panwascam Soreang.q
Kegiatan ini, berlangsung di alun-alun kota Lapangan Andi Makassau Parepare, Sabtu, 21 September 2024, malam.
Di lokasi acara juga, terdapat 12 tenant UMKM yang pamplet dan spanduk bertuliskan patroli kawal hal pilih.
Tak hanya itu, jajaran Bawaslu juga menyebarkan selebaran tentang imbauan Pilkada Serentak 2024, ASN harus netral!, kepada pengunjung di alun-alun kota.
Hadir PJ Wali Kota Parepare diwakili Sekda, Muh. Husni Syam, Forkopimda, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli beserta sejumlah jajarannya, Bawaslu Parepare beserta jajaran, KPU Parepare beserta jajaran, stakeholder, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama dan undangan lainnya.
Acara ini juga bagian dari sosialisasi tolak politik uang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun mengatakan berharap bersama-sama rekan-rekan media menyajikan informasi terkait tahapan pilkada.
"Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ini bukan perintah Bawaslu, tapi ini perintah undang-undang untuk memperluas pengawasan partisipasi masyarakat," harapnya.
Ia menyebutkan, keterbatasan personel Bawaslu dalam pengawasan, terutama dalam pengawasan politik uang.
"Informasi terkait politik uang ibaratnya angin. Terdengar kencang. Tetapi setelah kita telusuri sulit ditemukan. Karena itu, kita ajak keterlibatan masyarakat untuk melaporkan jika buktinya kuat," katanya.
Dia pun menegaskan sanksi politik uang adalah pidana penjara paling rendah tiga tahun, dan denda Rp 200 juta.
" Kita harap bagaimana berangkat dari diri kita sendiri untukk menolak politik uang karena merusak demokrasi. Memilihlah dengan melihat visi misi pasangan calon," katanya.
Di akhir sambutan, Zainal menekankan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan, peluncuran pengawasan partisipatif jelang penetapan pasangan calon.
"Politik uang ini, memang sulit terdeteksi. Politik uang itu hybride. Sehingga pentingnya pengawasan dan berkomitmen partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan tolak politik uang. Kita harus berkontribusi dan terlbat aktif dalam melahirkan kualitas Pilkada," tandasnya. (*)
