PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE– Bawaslu Kota Parepare semakin gencar melakukan 'sosialisasi pengawasan pemilihan' jelang Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan itu, berlangsung di Hotel Bukit Kenari, Parepare pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Berbagai tokoh agama, organisasi masyarakat, dan perwakilan mahasiswa ikut serta membahas strategi pengawasan untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung.
Kepala Kantor Kemenag Parepare, Fitriadi hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu.
Sosialisasi ini, dibuka oleh Ketua Bawaslu Parepare, Muh. Zainal Asnun.
"Kegiatan ini, kita harapkan agar informasi terkait pengawasan pemilihan tersampaikan ke bawah untuk menggugah partisipasi masyarakat untuk berperan dalam mengawasi pilkada agar berintegrasi, aman dan damai," harap Zainal Asnun.
Sementara itu, Ketua Kemenag Parepare, Fitriadi menekankan netralitas ASN dilingkungan Kementerian Agama.
Termasuk, tokoh agama agar tetap menjadi panutan di lingkungan masyarakat dan terus mengedukasi agar pemilihan berjalan aman dan damai.
"Terlebih, hindari hoaks dan diskinformasi saat ini," imbaunya.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Parepare, Susilawati, mengungkapkan bahwa saat ini Bawaslu tengah mengawasi penyusunan daftar pemilih tambahan atau pindahan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilih hanya karena berada di luar daerah asalnya pada hari pemilihan.
“Jangan sampai ada warga yang tidak bisa memilih karena berada di luar daerah. Kami mengimbau masyarakat yang ingin pindah memilih ke Parepare untuk segera mendaftar ke kantor kelurahan atau kecamatan. Pastikan hak pilih Anda tidak hilang hanya karena kurang informasi,” kata Susilawati dengan tegas.
Ia juga menyampaikan, jika ada teman, kolega, atau kerabat yang berada di Parepare saat hari pemilihan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih tetap di kota tersebut, mereka perlu segera mengurus perpindahan pemilih agar tidak kehilangan hak suara.
Salah satu isu krusial yang disoroti oleh Bawaslu adalah potensi pelanggaran kampanye di tempat ibadah, khususnya masjid.
Bawaslu telah mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.
“Kami sudah mengeluarkan imbauan kepada semua masjid di Parepare. Tidak boleh ada kampanye, pembagian bahan kampanye, atau pemasangan alat peraga kampanye di area masjid. Ini langkah tegas untuk mencegah tempat ibadah dijadikan arena politik,” tegas Susilawati.
Tokoh agama diminta untuk berperan aktif dalam mengawasi hal ini. Rumah ibadah harus tetap menjadi tempat yang netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.
Pelanggaran aturan ini bisa berujung pada sanksi serius bagi tim kampanye.
Selain di lapangan, Bawaslu Parepare juga mengawasi dengan ketat aktivitas di media sosial.
Susilawati memperingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyebarkan konten negatif yang memicu kebencian, terutama yang berhubungan dengan SARA.
“Kami akan memantau media sosial dengan sangat ketat. Jangan sampai ada yang menggunakan platform ini untuk menyebarkan hoaks atau konten yang bisa memecah belah masyarakat. Pelanggaran di media sosial bisa merusak suasana pilkada,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat Parepare yang dikenal sangat aktif di media sosial diharapkan ikut membantu mengawasi dan melaporkan konten-konten yang dianggap berbahaya atau menyesatkan.
Bawaslu Parepare mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan aktif selama Pilkada 2024. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai benteng terkuat untuk memastikan Pilkada berlangsung aman dan adil.
“Kita semua ingin Pilkada 2024 ini berlangsung damai, tertib, dan minim pelanggaran. Untuk itu, kami sangat berharap masyarakat Parepare ikut berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan, dari kampanye hingga pemungutan suara,” tandas Susilawati. (r1)
