PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dan Hermanto (TSM-MO), memaparkan pandangan mereka tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat kandidat pertama yang digelar KPU Kota Parepare di Hotel Delima Sari, Sabtu, 26 Oktober 2024, malam.
Pertanyaan panelis terkait langkah-langkah memastikan aparatur pemerintah menjadi garda terdepan dalam mencegah intoleransi dalam pelayanan publik, dijawab dengan komitmen kuat oleh pasangan calon tersebut.
Tasming Hamid menyatakan, jika terpilih memimpin Parepare, pasangan nomor urut 3 ini akan memastikan HAM terlindungi dan dijamin. Hal ini dinilai penting agar rasa aman masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh.
“Kami pastikan dan jamin hak asasi manusia bagi warga Kota Parepare. Kami juga memastikan seluruh proses penegakan HAM berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Tasming.
Hermanto menambahkan, dengan menjunjung tinggi HAM, mereka tidak hanya menghormati setiap individu tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.
“Kami percaya bahwa HAM harus menjadi prioritas. Dengan begitu, kita bisa menciptakan kota yang beradab dan saling menghormati,” ujar Hermanto.
Sebagai langkah konkret, Hermanto mengungkapkan bahwa TSM-MO akan membangun sistem yang mendukung penegakan HAM di semua sektor. Salah satu inisiatif awal adalah membentuk tim pemantau HAM yang melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah.
Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran dan penerapan HAM dalam pelayanan publik, sekaligus menciptakan Parepare sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan.
Selain soal HAM, pasangan TSM-MO juga memaparkan pandangan mereka terkait Hukum Tata Pemerintahan. Pertanyaan yang mereka jawab adalah tentang kebijakan dan langkah strategis untuk menertibkan bangunan ruko dan tempat usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang kota.
Tasming menegaskan bahwa TSM-MO berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kebijakan utama yang akan diterapkan mencakup pengetatan perizinan agar bangunan komersial sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
“Pengurusan dan pengeluaran izin usaha harus diperketat. Kami akan memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dan tidak melanggar peraturan daerah,” jelasnya.
Dia mencontohkan salah satu kasus di Parepare, di mana sebuah toko yang sudah melakukan grand opening justru ditutup karena persoalan perizinan yang belum lengkap.
“Ini menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Parepare. Seharusnya, masalah seperti ini sudah dikomunikasikan dengan baik sejak awal agar tidak terjadi,” ujarnya.
Tasming menambahkan bahwa TSM-MO memiliki program unggulan Parepare Ramah Investasi, dengan fokus mempermudah perizinan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menurutnya, investasi yang dipermudah akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran.
“Investasi mudah, tapi tetap sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, permasalahan pengangguran bisa teratasi,” imbuhnya.
Hermanto menegaskan bahwa jika TSM-MO terpilih, mereka akan mempercepat reformasi birokrasi dengan menyederhanakan proses perizinan serta menindak tegas pelanggaran administrasi.
“Kami juga akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi, karena tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kota yang berdaya saing,” tegas Hermanto.
Pasangan TSM-MO berkomitmen menciptakan pemerintahan yang efisien dan ramah investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Parepare. (*)
