PINRANG,PAREPOS.FAJAR.CO.ID — Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 3, Usman Marham dan Andi Hastri T Wello (UM DI HATI), berkomitmen untuk jadi 'pelayan masyarakat' bila diamanahkan memimpin Bumi Lasirang.
Menurut Usman, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Pinrang, wujud nyata seorang pemimpin ialah menjadi pelayan yang baik bagi para warganya.
"Karena sebenarnya, kepala daerah atau bupati itu hadir lantaran keinginan masyarakat agar mereka bisa hidup sejahtera. Mereka memilih pemimpin, bukan memilih mandor atau bos. Dan pemimpin adalah orang mau kalau masyarakatnya itu hidup aman, damai, dan sejahtera," jelas Usman, kemarin.
"Pastinya, kami mau jadi pemimpin karena kami tidak mau lagi ada masyarakat Pinrang yang perutnya keroncongan karena kelaparan, dan sulit mendapat kerja karena tidak punya ijazah pendidikan," imbuh lelaki yang punya pengalaman birokrasi di Ibu Kota Jakarta itu.
Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, Usman menyebut, salah satu hal penting yang perlu untuk diperbaiki ke depannya ialah bentuk pelayanan yang dihadirkan. Adik dari mantan Menteri Sosial, Idrus Marham itu sudah bertekad akan menghadirkan pelayanan birokrasi yang cepat, efektif, dan berkeadilan.
"Kita semua pasti tahu, bagaimana susahnya jika harus berurusan dengan pemerintahan di sini. Itu karena apa? Ya, itu karena yang jadi kepala daerah adalah seorang bos, bukan seorang pemimpin," tegas Usman.
Lebih lanjut, Juru Bicara UM DI HATI, Amri Manangkasi menjelaskan, beberapa fokus pelayanan yang akan ditunaikan oleh jagoannya ketika menjadi pemimpin di Bumi Lasinrang.
Pertama, pengembangan layanan digital yang bisa diakses dengan mudah. Seperti pelayanan administasi kependudukan digital seperti KTP Digital atau dokumen administrasi kependudukan yang dibutuhkan lainnya.
Menurut Amri, bila pemerintah mampu mengoptimalkan layanan digital agar masyarakat bisa dengan mudah dan cepat mendapat KTP dan dokumen kependudukan lainnya, maka akan menjadi basis untuk menindaklanjuti akses layanan ke masyarakat. Antara lain kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, bantuan pertanian, dan lain sebagainya.
"Sekaligus juga menghindari kesimpangsiuran data penduduk yang ganda. Dan tentunya membuat semua layanan dan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Karena pemerintah dalam mengambil kebijakan. Jadi, tugas pemerintah jelas, mempermudah masyarakat, bukan malah sebaliknya," papar Anggota DPRD Pinrang itu.
Kedua, yakni peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, ASN mesti dibekali wawasan dan implementasi bagaimana menjalankan birokrasi yang semakin modern.
"Karena kita sadar, SDM itu merupakan kunci. Secanggih apapun platform teknologinya, kalau SDM kita tidak mampu mengelola sebagaimana mestinya, sama saja. Dan kita selalu menaruk percaya bahwa SDM sebagai ujung tombak untuk membawa Pinrang jauh lebih maju ke depannya," katanya.
Terakhir, memutus mata rantai pungli dan 'ordal'. Kata Amri, UM DI HATI tidak alergi istilah 'orang dalam'. Namun, yang membuat banyaknya pungli, lanjutnya, lantaran ordal yang bekerja di instansi pemerintahan kebanyakan hanya bermodal koneksi, tanpa kompetensi.
"Dan sudah pasti yang dirugikan oleh masyarakat luas. Orang-orang desa, orang-orang kampung, yang hanya bermodal kepercayaan datang kepada pemerintah, tapi akhirnya pulang dengan rasa kecewa karena ulah orang-orang seperti itu," tutur mantan aktivis HMI itu.
Untuk itu, Amri kembali menegaskan, pasangan UM DI HATI ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Pinrang bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan responsif bagi setiap warga.
Amri yakin, dengan pelayanan publik yang responsif dan adil, tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya memperkokoh kesejahteraan bersama. (*)
