BARRU, PAREPOS. FAJAR.CO.ID – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barru melakukan kunjungan ke kantor DPRD Takalar.
Kunjungan tersebut dalam rangka sharing informasi terkait rencana kerja DPRD.
Dipimpin wakil ketua sementara DPRD Barru, Andi Yenny, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 16-18 Oktober 2024.
Para legislator Barru diterima langsung oleh tiga pimpinan beserta wakil DPRD Takalar dan Ketua Fraksi PKB Habibie Abdullah, di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Takalar.
Dalam pertemuan ini, Andi Yenny meminta sharing informasi tentang Renja atau rencana kerja yang diterapkan di DPRD Takalar.
Menurutnya, informasi Renja yang didapatkan akan menjadi referensi bagi DPRD Barru untuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi nantinya.
“Renja ini kita tahu adalah dokumen perencanaan yang merupakan program atau kegiatan pembangunan dari DPRD selama satu tahun anggaran,” kata Srikandi fraksi NasDem ini.
Politisi fraksi Golkar, Rusdi Cara menambahkan kegiatan dan agenda DPRD ke depannya tidak jauh beda dari sebelumnya sebab PP nomor 12 masih menjadi acuan dasar.
Tugas-tugas kedewanan, kunjungan dapil, sosialisasi ranperda, dan Wasbang (wawasan kebangsaan) dipertanyakan oleh Rusdi Cara. Termasuk rapat Bamus dan sidang BK seperti apa pelaksanaannya di DPRD Takalar.
“Melalui kunjungan ini kami ingin mendapat informasi pelaksanaan kegiatan dan agenda di DPRD Takalar untuk ke depannya kita bisa jadikan referensi di DPRD Barru,” ucap Rusdi Cara.
“Sebelum tatib disahkan kita ingin mengkombainkan semua yang kami dapat dari hasil sharing informasi untuk ke depannya kita bisa jadikan referensi di DPRD Barru,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Takalar, M Fadel Achmad menjelaskan terkait Renja dan AKD, merupakan acuan penganggaran yang dilaksanakan setiap tahunnya.
“Kami sebetulnya saat ini belum juga menyusun Renja tapi jika di tahun sebelumnya, penyusunan AKD dan penganggaran itu kami mengacu pada Renja yang setiap tahunnya kami susun dan perbaharui,” ujar Fadel.
“Salah satu contoh perjalanan komisi itu kita masukkan di Renja DPRD sehingga tidak terjadi tumpah tindih. AKD pun kita susun seperti itu di dalam Renja tersebut,” pungkasnya.
Terkait kegiatan kedewanan, politisi NasDem itu menyebutkan DPRD Takalar selama ini aktif melakukan pengawasan pelaksanaan APBD dengan mengacu pada DPRD Provinsi.
Untuk pelaksanaan reses, ditetapkan melalui Bamus secara serentak oleh DPRD Takalar. (rls)
