PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Parepare mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare agar mengubah format debat publik paslon walikota dan wakil walikota.
Wakil Ketua Dewan Pakar KAHMI Parepare, HA Rahman Saleh, Kamis 7 November mengatakan, alasan pertama, karena debat publik putaran pertama berlangsung kaku, monoton tidak memberikan keleluasan paslon untuk mengeksplorasi gagasan dan pemikiran.
"Dari segi konten, banyak mubazir dan membuang waktu. Panelis yang hadir hanya datang mencabut bisboll, masih mending pilkada 2018 karena panelis orang Parepare dan format debat sangat interaktif. Di debat kemarin apa yang terjadi di debat, di luar ekspektasi. Sebagai warga Parepare kecewa dengan anggaran begitu besar, ternyata tidak mampu menghasilkan debat yang berkualitas dan hidup," kata Rahman Saleh.
Mantan Bendahara Badko HMI Indonesia Timur ini mendesak KPU berinovasi bukan hanya copy paste teknis debat capres. "Kita lihat apa yang bisa kita dapat selaku masyarakat, kita ingin melalui debat kita tahu isi pikiran dan gagasan paslon untuk membawa Parepare lebih baik, ini yang kita minta," ujarnya.
Rahman Saleh juga meminta KPU juga mentransparankan anggaran kegiatan, sebab dibandingkan daerah lain menggunakan fasilitas mewah dengan kerjasama TV nasional. "Untuk itu KPU perlu mentransparankan anggaran pilkada karena menggunakan anggaran APBD," tegas mantan Ketua BKPRMI Parepare ini. (*)
