PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE–- Dalam upaya mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, pasangan calon (Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare nomor urut 1, Andi Nurhaldin Nurdin Halid (ANH) dan Taqyuddin Djabbar (TQ) mengusung program-program inovatif yang fokus pada pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Itu bentuk komitmen kuat pasangan ANH-TQ terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kerakyatan, melalui koperasi.
Juru Bicara (Jubir) ANH-TQ Bidang Koperasi dan UMKM, Haedar Hasan mengatakan bahwa koperasi merupakan pondasi penting bagi perekonomian nasional.
“Koperasi bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan sebuah komunitas yang dibangun atas dasar kerjasama dan saling menguntungkan,” katanya.
Dalam konteks ini, ANH-TQ berkomitmen untuk memperkuat posisi koperasi di Parepare melalui pemahaman manajemen yang baik dan pendidikan berkelanjutan bagi anggotanya.
Program unggulan ANH-TQ mencakup pemberian modal usaha tanpa bunga untuk koperasi dan pelaku UMKM.
“Kami percaya bahwa akses permodalan adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha,” ungkap Haedar.
Selain itu, pendidikan manajemen akan didanai oleh APBD dan melibatkan pelatih profesional, agar anggota koperasi dapat mengelola usaha mereka secara efisien.
Tak hanya itu, ANH-TQ juga akan menghadirkan koperasi sukses dari daerah lain untuk berbagi pengalaman.
“Inspirasi dari koperasi yang telah berhasil dapat memberikan dorongan bagi anggota kita untuk berinovasi dan memperluas jangkauan usaha,” tambahnya.
Menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM di Parepare, ANH-TQ berkomitmen untuk membangun jejaring yang lebih luas dan memanfaatkan potensi lokal.
“Dengan strategi pemasaran yang tepat, kami yakin UMKM di Parepare dapat bersaing di tingkat regional dan nasional,” jelas Haedar.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Saat ini, Parepare memiliki sekitar 17 ribu UMKM, tetapi tingkat pengangguran masih tinggi, menempatkan Parepare di urutan ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Ini menunjukkan ada kesenjangan antara jumlah UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Kami perlu mengubah cara pandang masyarakat terhadap koperasi sebagai entitas yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja,” tandasnya. (*)
