Silaturahmi dengan DPD PKS se-Ajatappareng, Anggota Komisi VI DPR RI Ismail Bachtiar: Laporkan Kalau Ada Keluhan Anteran BBM dan Elpiji 3Kg

  • Bagikan

PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Anggota DPR RI Fraksi PKS (F-PKS) dari Dapil Sulsel II, Ismail Bachtiar hadir langsung di acara Pendidikan politik yang digelar oleh DPD PKS Parepare di Lagota Cafe & Resto pada Minggu, 29 Desember 2024.

Ismail Bactiar yang diposisikan di Komisi VI DPR RI hadir di Parepare selain melakukan reses, juga bersilaturahmi dengan DPD PKS se-Ajatappareng yang hadir di acara tersebut.

Di hadapan para kader dan pengurus DPD PKS, Ismail Bachtiar memaparkan mitra kerja Komisi VI DPR RI.
Ia menyebut bahwa Komisi VI membidangi perdagangan, koperasi, UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional.

"Saya di komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan. Masalah pasar, mulai pasar desa hingga pemda itu mitra kerja kami. Termasuk, soal sembako, terkait operasi pasar murah," bebernya.

Selain perdagangan, Ismail Bachtiar juga mengungkapkan bahwa Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN, di antaranya Pertamina, Telkomsel. "Kalau ada keluhan masyarakat yang masih antrean BBM, tidak dapat gas 3kg laporkan ke saya," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ismail Bahtiar juga menyampaikan bahwa komisi VI juga membidangi soal koperasi. Karena itu, dirinya mendorng terkait koperasi syariah di daerah-daerah. "Mitra kami juga kementerian koperasi. Sehingga penting hadirnya koperasi syariah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ismail Bachtiar juga menekankan para anggota legislative (Aleg) PKS untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang salah, dan tidak berpihak kepada masyarakat.

"Di Kota Parepare, ada dua anggota DPRD dari PKS, Pak Sappe dan Jusvari Genda menjadi mitra kritis pemerintah. "Kalau ada yang salah, pembangunan tidak sesuai untuk kemaslahatan serta tidak mensupport masyarakat, dikritisi," tegasnya.

Dia pun akan mengawal dan mengawasi dana transfer pusat ke daerah-daerah agar peruntukanya betul-betul mensupport kepentingan masyarakat.

"Termasuk dana-dana transfer pusat untuk daerah, saya akan awasi peruntukannya. Karena peran strategis dan keputusan ada di pusat melalui DPR RI bersama pemerintah," tegas Ismail Bachtiar. (*)

  • Bagikan

Exit mobile version