Oleh:
Rusdianto Sudirman,S.H, M.H, C.Me
Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilu dan pilkada telah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah melalui Putusan MK. MK memutuskan PSU di beberapa daerah berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam. Beberapa pertimbangan hukum yang melatarbelakangi keputusan tersebut antara lain adanya pelanggaran administratif yang berdampak besar terhadap hasil pemilihan. Misalnya, ketidaksesuaian data pemilih, kesalahan dalam penghitungan suara, ijasah palsu atau ketidaklengkapan dokumen administrasi. Pelanggaran ini dianggap telah memengaruhi integritas hasil pemilihan dan merugikan salah satu pihak. MK berpedoman pada prinsip bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Pemilu.
MK juga menemukan bukti adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif di beberapa daerah. Kecurangan ini dapat berupa politik uang, intimidasi terhadap pemilih, atau manipulasi suara. MK menilai bahwa kecurangan tersebut telah merusak prinsip demokrasi dan menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, MK memutuskan PSU sebagai upaya untuk memulihkan keadilan dan kepercayaan publik.
Menurut Penulis Putusan MK untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 sudah didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif. MK memprioritaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan integritas demokrasi dalam mengambil keputusan. Meskipun PSU memerlukan biaya dan waktu tambahan, langkah ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya dan menjaga stabilitas sosial-politik di daerah. Putusan MK ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih menghormati proses demokrasi dan menghindari praktik-praktik yang merusak integritas pemilihan.
PSU VS Efesiensi Anggaran
Meskipun demikian, Pemungutan suara ulang (PSU) sering kali menjadi opsi yang diambil ketika hasil pemilihan dianggap tidak sah atau terjadi kecurangan yang signifikan. Namun, di tengah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran, keputusan untuk menggelar PSU harus dipertimbangkan secara matang. Di satu sisi, PSU diperlukan untuk memastikan integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Di sisi lain, langkah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang bisa menjadi beban tambahan bagi keuangan negara. Beberapa daerah bahkan sudah menyatakan tidak punya anggaran untuk pelaksanaan PSU.
Efisiensi anggaran adalah prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keputusan untuk menggelar PSU harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, termasuk pertimbangan biaya, dampak politik, dan urgensi penyelenggaraan. Jika PSU tidak dilakukan, risiko ketidakstabilan politik dan hilangnya kepercayaan publik bisa berdampak lebih buruk dalam jangka panjang.
Namun, jika PSU diputuskan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien, tanpa ada ruang untuk pemborosan atau korupsi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan agar kepercayaan terhadap sistem demokrasi dapat dipulihkan.
Menurut Penulis, PSU bukan sekadar persoalan teknis atau anggaran, melainkan juga tentang menjaga martabat demokrasi. Jika dilakukan dengan tepat, PSU bisa menjadi investasi untuk memperkuat sistem politik dan kepercayaan publik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, langkah ini justru bisa menjadi beban yang memperparah kondisi keuangan negara. Oleh karena itu, keputusan untuk menggelar PSU harus diambil dengan bijak, mempertimbangkan segala aspek, termasuk efisiensi anggaran dan dampak jangka panjang bagi bangsa.
Tantangan bagi KPU dan Bawaslu
Pemungutan suara ulang (PSU) adalah langkah yang tidak mudah, terutama dalam konteks efisiensi anggaran. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pelaksanaan PSU menghadirkan sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek keuangan, politik, dan sosial.
Salah satu tantangan terbesar KPU adalah mengelola PSU dalam anggaran yang terbatas. PSU memerlukan biaya yang signifikan, mulai dari persiapan logistik, pencetakan surat suara, hingga pengawasan proses pemungutan suara. Di tengah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran, KPU harus berinovasi untuk meminimalisir biaya tanpa mengorbankan kualitas dan integritas pemilihan.
PSU sering kali harus dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, terutama jika hasil pemilihan sebelumnya dianggap tidak sah atau bermasalah. KPU harus mempersiapkan segala sesuatu dengan cepat, mulai dari pembaruan data pemilih, distribusi logistik, hingga pelatihan petugas lapangan. Hal ini rentan terhadap kesalahan teknis dan administratif.
KPU sering kali berada di bawah tekanan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat. Tekanan ini dapat memengaruhi independensi dan objektivitas KPU dalam mengambil keputusan. Selain itu, KPU juga harus menjaga kepercayaan publik, yang mungkin sudah menurun akibat masalah dalam pemilihan sebelumnya.
Pelaksanaan PSU di daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas menjadi tantangan tersendiri. KPU harus memastikan bahwa semua daerah, termasuk yang sulit dijangkau, mendapatkan perlengkapan pemilihan yang memadai. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Selain KPU sebagai penyelenggara teknis PSU, Bawaslu juga bertugas memastikan bahwa PSU berjalan dengan adil dan transparan. Namun, pengawasan yang ketat memerlukan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup. Bawaslu harus memastikan bahwa setiap tahapan PSU, mulai dari persiapan hingga penghitungan suara, diawasi dengan cermat untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran.
Pelanggaran dalam pemilihan sering kali bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Bawaslu harus memiliki kapasitas investigasi yang kuat untuk mengungkap pelanggaran tersebut. Namun, keterbatasan sumber daya dan waktu dapat menghambat proses investigasi.
Bawaslu perlu bekerja sama dengan KPU dan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan PSU berjalan lancar. Namun, koordinasi antar lembaga ini tidak selalu mudah, terutama jika ada perbedaan kepentingan atau persepsi.
Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya PSU dan bagaimana prosesnya dilakukan. Namun, tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat yang beragam dapat menjadi hambatan, terutama di daerah dengan tingkat literasi yang rendah.
Pelaksanaan PSU di tengah upaya efisiensi anggaran adalah tantangan besar bagi KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa PSU berjalan dengan adil, transparan, dan efisien. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, waktu yang singkat, tekanan politik, dan kompleksitas pelanggaran harus diatasi dengan koordinasi yang baik, inovasi, dan komitmen untuk menjaga integritas demokrasi. Jika tidak, PSU justru bisa menjadi bumerang yang memperburuk kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
