PAREPOS.FAJAR.CO.ID, WAJO-- Reuni akbar SMAN 2 Wajo (SMAN 548 Paria), Sabtu 5 April 2025 tidak saja sekadar ajang silaturahim para alumninya. Reuni ini juga memunculkan diskusi hangat tentang kepemimpinan Bupati Wajo yang baru, H. Andi Rosman, yang baru dilantik sebulan yang lalu.
Ada harapan besar pembangunan daerah, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Wajo akan lebih baik lagi ditangan Andi Rosman. Bupati diharapkan dapat lebih memperhatikan gelombang aspirasi dari putra-putri daerah, yang memiliki akar kuat pada budaya dan sejarah kabupaten ini, serta perspektif yang unik tentang tantangan dan peluang yang ada ke depan, yang membentuk ekspektasi mereka terhadap pemerintahan yang akan datang.
"Konsep 'putra daerah' menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang memahami secara mendalam nuansa daerah, masyarakat, dan kebutuhan spesifiknya. Pemahaman tersebut dianggap penting untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif yang sesuai dengan masyarakat setempat dan menjawab permasalahan yang paling mendesak," kata Dr Rosdinaman Budi, alumnus SMAN 2 Wajo menggambarkan kesimpulan diskusi pada reuni tersebut.
Dia melanjutkan, HA Rosman selaku Bupati yang baru diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang mendalam untuk melayani kepentingan masyarakat Wajo, dengan memanfaatkan pengetahuan lokal mereka untuk menavigasi kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah. Harapan ini sejalan dengan tren yang lebih luas dalam politik daerah di Indonesia, di mana identitas dan keterikatan lokal memainkan peran penting dalam membentuk hasil pemilu dan mempengaruhi persepsi efektivitas kepemimpinan.
Pemilihan pemimpin daerah melalui pemilihan langsung menekankan pentingnya kandidat yang dapat terhubung dengan konstituen secara personal, mengartikulasikan visi yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat setempat. Selain itu, Bupati yang baru diharapkan dapat membina koordinasi daerah yang baik dan komunikasi yang jelas dengan para pemimpin daerah, yang dapat menjadi elemen kunci dalam pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat Wajo memiliki banyak aspek, mencakup perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Pembangunan infrastruktur sering kali diprioritaskan, dengan warga mengharapkan investasi di bidang jalan, jembatan, sistem irigasi, dan transportasi umum untuk memfasilitasi konektivitas, perdagangan, dan akses ke layanan-layanan penting.
Peningkatan layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama, dengan tuntutan untuk rumah sakit yang lebih lengkap, perluasan akses ke fasilitas kesehatan, dan inisiatif untuk mengatasi tantangan kesehatan yang lazim di wilayah tersebut. Pendidikan tetap menjadi landasan pembangunan, dengan harapan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, pelatihan guru yang lebih baik, dan program-program untuk mempromosikan literasi dan pengembangan keterampilan di kalangan pemuda.
Secara ekonomi, masyarakat mengharapkan Bupati yang baru dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung bisnis lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membutuhkan implementasi kebijakan yang mendorong iklim investasi yang kondusif, mendorong kewirausahaan, dan memanfaatkan sumber daya unik dan keunggulan kompetitif daerah).
Selain perbaikan-perbaikan nyata tersebut, masyarakat juga berharap Bupati baru dapat menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan publik.
Hal ini termasuk memastikan bahwa proses pemerintahan terbuka dan dapat diakses oleh publik, mempromosikan perilaku etis di antara pejabat pemerintah, dan secara efektif memerangi korupsi dan salah urus sumber daya publik.
"Dengan adanya dinamika otonomi daerah dan desentralisasi yang berkembang di Indonesia, Bupati yang baru diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan Kabupaten Wajo dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas. Hal ini membutuhkan kecakapan dalam bernegosiasi dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat, mengamankan pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan daerah, dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing dan keberlanjutan daerah," paparnya.
Bupati juga harus membina kemitraan yang kuat dengan daerah tetangga, memanfaatkan peluang kolaborasi dan sinergi di berbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata, dan konservasi lingkungan. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif juga sangat penting untuk mewujudkan harapan masyarakat.
Bupati harus memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif, dengan memprioritaskan investasi yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang maksimal. Hal ini membutuhkan perencanaan keuangan yang kuat, proses penganggaran yang transparan, serta pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap program-program pembangunan.
Selain itu, Bupati diharapkan mempromosikan kearifan lokal dalam menentukan peraturan daerah, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan strategis, yang dilakukan setiap lima tahun, harus selaras dengan masa jabatan Bupati, dengan menguraikan visi, misi, tujuan, dan program kerja untuk mengatasi isu-isu kritis tersebut.
Pengawasan dan pengendalian yang efektif sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan dan program daerah yang efektif. Untuk ini, DPRD memainkan peran penting dalam hal ini, dengan menjalankan fungsi pengawasan untuk memantau kinerja pemerintah daerah dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memantau kinerja pemerintah, memberikan umpan balik mengenai efektivitas layanan publik, dan melaporkan kasus korupsi atau maladministrasi. Sekretariat Daerah diharapkan dapat menyediakan layanan dan fasilitas untuk memungkinkan pengawasan yang efektif dan pelaksanaan tugas yang tepat.
Kepala daerah diharapkan dapat menumbuhkan budaya komunikasi dan kolaborasi terbuka dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat, untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan keprihatinan mereka ditangani.
Untuk mengukur visi kepemimpinan ekologis bupati, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dianalisis dalam periode 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sebagai kesimpulan, sebagai putra daerah Kab Wajo, harapan terhadap Kepala Daerah yang baru adalah bahwa ia dapat membawa perubahan positif, serta memajukan Kabupaten Wajo yang lebih baik. (ris/aha)
