Pimpin Monev Pembangunan Triwulan I, Wali Kota Tasming Hamid Tekankan Potensi Daerah Dongkrak PAD

  • Bagikan

PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan pembangunan Triwulan I tahun anggaran 2025.

Rakor monev dipimpin oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid di Ruang Pola pada Rabu, 9 April 2025.
Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare Muh Husni Syam, Kepala Bappeda Zulkarnain Nasrun, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkot Parepare.

Wali Kota Tasming Hamid menekankan pentingnya pemanfaatan aset daerah dan sumber daya lokal dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah konkret menuju kemandirian.

"Kita harap potensi-potensi yang dimiliki harus dimaksimalkan. Semua aset kita jika menguntungkan pemerintah kota dan masyarakat, kenapa tidak kita manfaatkan untuk pemasukan PAD," katanya.

Tasming Hamid menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
"Kondisi keterbatasan anggaran harus menjadi pemicu lahirnya terobosan untuk menggali potensi daerah secara maksimal. Kita berharap ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagaimana kita menjadi daerah mandiri," katanya.

Dia menekankan, harus adanya konsep pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ke depannya bisa lebih produktif. "Kita harap potensi-potensi yang dimiliki harus dimaksimalkan.
Semua aset kita jika menguntungkan pemerintah kota dan masyarakat, kenapa tidak kita manfaatkan untuk pemasukan PAD," ujarnya.

Wali Kota juga menyoroti beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pengelolaan parkir yang belum maksimal, pembenahan Pasar Lakessi, serta penanganan masalah inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem

Kepala Bappeda Kota Parepare, Zulkarnain Nasrun menjelaskan bahwa tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan di setiap SKPD yang dibiayai melalui APBD Kota Parepare tahun anggaran 2025.

"Sekaligus menemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan serta mencari solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut," ungkapnya. (has)

  • Bagikan

Exit mobile version