PAREPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum (Ketum) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Jumat sore, 11 April 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung berangkat ke Jakarta malam harinya lalu bertolak ke Yordania, Sabtu pagi, 12 April 2025.
Kunjungannya kali ini dalam rangka mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang melakukan lawatan ke beberapa negara di Timur Tengah dan Turki.
Bersama Mentan Amran, ikut pula Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga akan menyambut Presiden Prabowo di Amman, Yordania, Ahad, 13 April 2025.
Indonesia dan Yordania sendiri telah menjalin hubungan bilateral sejak 1950, dengan fokus sejauh ini berkisar pada sektor perdagangan, investasi, dan beberapa isu strategis lainnya.
Sektor pertanian bagi kedua negara juga bernilai strategis karena kedua negara dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing di sektor ini.
Indonesia kaya akan produk tropis (kelapa sawit, rempah, karet), sementara Yordania memiliki keahlian dalam pertanian gurun, teknologi pengelolaan air, dan industri pupuk karena Yordania merupakan salah satu produsen fosfat terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai sekitar 1,3 miliar ton (sekitar 5% cadangan global).
Sektor ini menjadi prioritas strategis bagi Indonesia karena kebutuhan domestik yang tinggi akan pupuk fosfat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Kedua negara juga memiliki kesamaan sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, membuka peluang kolaborasi di industri pangan halal dan sejenisnya
Mentan Amran sendiri akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bidang Pertanian bersama Menteri Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania.
Adapun rencana kesepahamannya terkait Pertukaran informasi dan dokumentasi ilmiah/teknis; Program pelatihan di berbagai bidang untuk kerja sama lebih lanjut; Kolaborasi program magang dan pameran, Memajukan perdagangan dan investasi sektor swasta; Memajukan kerjasama teknis dan fasilitasi terkait akses pasar produk-produk pertanian; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian; serta Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh para pihak. (*)
