PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Polemik perjalanan studi tiru 27 kepala sekolah (kepsek) di Kota Parepare ke Madiun, Jawa Timur (Jatim), terjawab. 27 Kepsek, terdiri dari 26 orang kepala SD, 1 kepala TK berangkat menggunakan biaya pribadi masing-masing.
Hal itu, terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Parepare dengan menghadirkan para kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare, HM Makmur Husain, Ketua Dewan Pendidikan Kota Parepare, Parman Farid yang berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Parepare, Rabu, 14 Mei 2025, siang.
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi II, Parman Agoes Mante yang dihadiri jajaran Komisi II lainnya, di antaranya, Sappe, Musdalifah Pawe, Farida Sabir, Asmawati, Muh. Ilhamsyah Taufan dan Indriasari Husni.
Pada kesempatan itu, kepala sekolah menegaskan perjalanan studi tiru terkait SRG (Sekolah Rujukan Google) ke Madiun, Jawa Timur (Jatim) menggunakan dana pribadi.
"Tidak ada satu sen pun, kita gunakan dana BOS. Kami berangkat menggunakan dana pribadi," kata salah satu kepala sekolah dihadapan jajaran Komisi II.
Kepala Disdikbud Kota Pareoare, HM Makmur Husain menegaskan bahwa 27 kepala sekolah itu melakukan studi tiru tersebut murni masing-masing biaya pribadi.
"Jadi mereka ini berangkat dengan dana pribadi, semua berangkat menggunakan dana pribadi masing-masing. Tidak ada yang menggunakan anggaran sekolah, apalagi menggunakan dana BOS,” ungkap Makmur di Gedung DPRD.
Dia menyebut bahwa, sebanyak 27 kepala sekolah yang melakukan perjalan studi tiru, diantaranya 26 kepala SD dan satu diantaranya adalah kepala.
“Perjalanan dan keberangkatan mereka melakukan studi tiru tentu diketahui oleh dinas Pendidikan. Jadi, kita laporkan dulu sama atasan baru bisa berangkat. Sebanyak 27 kepala sekolah, 26 kepala SD, satu kepala TK. Tidak ada SMP. Karena mereka yang ikut, adalah mereka yang mau berpartisipasi dengan dana sendiri, tidak ada paksaan tidak ada tekanan, sukarela, seperti itu,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD, Parman Agoes Mante menjelaskan, RDP ini dengan menghadirkan 27 kepala sekolah tersebut untuk menjawab isu yang berkembang di media sosial, bahwa adanya dugaan penggunaan dana BOS untuk biaya studi tiru di Madiun.
“Jadi isu yang berkembang di media sosial dan warung kopi sudah terjawab, bahwa dugaan adanya penggunaan dana BOS itu tidak ada. Dipastikan bahwa keberangkatan mereja itu, menggunakan dana pribadi. Dan memang diinisiasi kelompok kepala sekolah yang tergabung dalam K3S," kata legislator Gelora ini.
Ia juga menjelaskan bahwa rencana keberangkatan mereka melakukan studi tiru awalnya di Kabutapen Sinjai, Soppeng dan Maros yang telah memiliki kandidat rujukan sekolah google (KRSG). Namun, setelah berkomunikasi dengan tiga daerah di Sulsel itu, ternyata sekolah di Madiun yang refresentatif untuk Rujukan Sekolah Google karena sudah matang dalam melaksanakan pembelajaran Google for Education.
"Kami berharap hasil studi tiru ini, bisa diaplikasikan di sekolah yang ada di Kota Parepare. Dan, ini juga bagian dari pengembangan wawasan bagi guru untuk pembelajaran berbasis digital," ujar Parman.
Kendati demikian, kata Parman, secara pribadi ia menilai keberangkatan ke 27 kepala sekolah menggunakan biaya pribadi disayangkan. "Karena ini, untuk pengembangan SDM, mestinya ditanggung oleh pemerintah," tandasnya. (*)
