PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Parepare segera berjalan. Kemungkinan sudah dilakukan uji coba pada akhir Mei 2025.
Tercatat, ada sekitar 38 ribu peserta didik yang akan tersentuk MBG di Kota Parepare. Itu mulai TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare, HM Makmur Husain menyebut bahwa, dirinya sudah menerima iformasi adanya satu mitra yang telah menerima SK untuk menjalankan program pusat itu.
"MBG kita di Parepare, sebenaranya sudah ada yang kirimi saya ini. Satu mitra yang menyampaikan bahwa Insyaallah, akhir Mei sudah bisa beroperasi. Dan tentu kita syukuri kabar ini, karena sudah lama kita tunggu mitra di Parepare bisa jalan program MBG," ujar Makmur usai menghadiri RDP dengan Komisi II DPRD, Rabu, 14 Mei 2025.
Dia mengungkapkan, sisa tiga kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum menjalankan program MBG itu. Yakni, Kabupaten Bone, Enrekang, dan Kota Parepare itu sendiri.
"Tentu kita bersyukur program ini, bisa berjalan. Kenapa? Karena di Sulsel ini, ada tiga daerah yang belum melaksanakan MBG, Parepare, Bone dan Enrekang. Insyaalah teman-teman media nanti bisa informasikan bahwa yang jalan itu mitra yang ada di Lumpue," kata Makmur.
Dia menjelaskan bahwa program MBG sudah mestinya berjalan. Apalagi, sudah ada penyampaian dari pemerintah provonsi terkait percepatan pelaksanaannya.
"Kemudian ini juga telah diintervensi oleh gubernur bahwa kalua tidak ada mitra yang mau jalan di kabupaten dan kota, maka akan dibangunkan dapur MBG. Nah kita diminta mengusulkan tiga lokasi. Alhamdulillah, kita sudah melihat lokasinya itu, di antaranya dibelakang Kantor TV Peduli. Di sana ada perumahan guru PGRI. Lalu ada lokasi antara Kantor KPU dan TK Pembina dengan luas yang cukup memadai sekitar 1.500 meter. sementara luas normal sekitar 800 meter persegi. Dan lokasi ketiga milik provinsi, dan kami yakin ini bisa karena MBG itu, bukan hanya TK, SD, SMP, tetapi juga SMA/SMK dilayani," jelasnya.
"Dan banyak lokasi-lokasi milik provinsi yang terbengkalai, salah satu contohnya itu, kantor Uji KIR di Lumpue, ada juga disamping Jompie. Sehingga kami berkomunikasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi bagaimana nanti kita turun survei untuk menentukan tiga tempat, kita sudah ada dua, mereka juga ada dua. sehingga mana yang dipilih nanti tempat itu, terserah," sambung Makmur.
Dia menuturkan pembangunan dapur itu ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Dapur dibangun oleh BGN kalua di daerah, jika tidak ada mitra yang berminat atau kurang mitra yang mau bergabung," katanya.
Dirinya pun menerima informasi bahwa pegawai MBG yang namanya SPPI berjumlah lima orang sudah siap.
"Pegawai MBG di Parepare telah siap berjumlah 5 orang, SPPI namanya. Salah satunya, sudah punya dapur. Hanya saja, pada saat disurvei mitra itu, ada bagian-bagian ruangan yang diminta untuk direnovasi, namun belum dijalankan. Sehingga belum beroperasi sampai sekarang. Kalau mitra yang lain, informasinya itu, awalnya tidak melalui aplikasi mitra BGN, namun belakangan sudah melalui aplikasi BGN. Apalagi memang satu pintu melalui aplikasi mitra BGN," katanya.
Dia pun menyampaikan bahwa memang ada beberapa calon mitra MBG di Parepare. Tetapi yang menentukan, apakah sudah mengantongi SK resmi.
"Memang ada beberapa mitra, tetapi tahapannya belum ada yang resmi mendapatkan SK. Baru satu yang ada di Lumpue. Itu pun belum saya lihat SK-nya, hanya dia WA saya bahwa kami sudah kantongi SK akhir bulan ini. Insyaallah, dalam Waktu satu atau dua hari saya akan temui mitra itu, untuk memastikan SK-nya," ungkap Makmur.
Dia meminta dalam pelaksanakan MBG nantinya, para mitra yang ditunjuk agar menjalankan sesuai juknis yang ada. Hal ini, sebagai bentuk antisipasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya kasus keracunana di beberapa daerah yang telah melaksanakan MBG.
"Kalau beroperasi dengan benar sesuai dengan juknis yang ada, kemungkinan seperti itu jauh. Karena mereka ada lab, diuji melalui lab, takarannya dan nilai gizinya. Ini mungkin terkadi karena ada kelalaian," jelasnya.
Dia menyebut bahwa selain mitra MBG, pemerintah juga akan membangun 5.000 dapur. Itu karena rasionya 3.000 siswa satu dapur.
"Seperti kita di Parepare sekitar 38.000 siswa, sehingga kita butuh minimal 12 dapur. Coba bayangkan itu, TK, SD dan SMP itu 26 ribu, sehingga secara rasio kita butuh 8 dapur. Maka diyakni, kalau sudah ada mitra yang mulai beroperasi, akan menyusul mitra-mitra yang lain," imbuhya.
Dia menambahkan, menjadi mitra MBG memang membutuhkan nilai investasi yang besar. Sehingga, ada kekhawatiran para mitra ini, berpikir untuk bergabung.
"Investasinya memang cukup besar. Ompren saja dengan hara Rp70 ribu satu, diminta untuk disiapkan minimal 3.000. Itu baru satu bagian, baru ompreng. Belum kitchen set-nya. Belum lagi dapur, memang investasinya besar. sehingga ada keraguan," tandasnya. (*)
