Rencana Umum Pengadaan Seragam Sekolah di Parepare Berproses di PBJ

  • Bagikan
ilustrasi

PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Dokumen Rencana Umum Pengadaan seragam sekolah gratis mulai berproes di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdako Kota Parepare.

Seragam gratis ini, menjadi salah satu program unggulan dari Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto (TSM-MO) yang menjadi prioritas.

Diketahui RUP seragam sekolah adalah dokumen yang berisi perencanaan pengadaan seragam sekolah yang akan dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga pendidikan.

RUP ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan seragam, jenis seragam, spesifikasi bahan, jumlah seragam yang dibutuhkan, hingga mekanisme pengadaan.

RUP seragam sekolah bertujuan untuk memastikan pengadaan seragam dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan.

Kepala Bagian PBJ Setdako Kota Parepare, Aswin Syam mengatakan, dokumen RUP seragam gratis ini, sementara dalam proses.

"Ya sementara berproses. Tentu, kita prioritaskan karena ini, merupakan program unggulan bapak wali kota dan wakil wali kota," ujarnya.

Dia menyebut bahwa pihaknya akan terus memantau prosesnya hingga ditayangkan di LPSE. Apalagi, pengadaannya sistem
e-purchasing.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 5.000 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Parepare akan mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis lengkap tas, dan sepatu dari Pemerintah Kota Parepare.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare, HM Makmur Husain mengatakan, diperkirakan
lima ribu siswa tersebut akan menerima seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP se-Kota Parepare.

"Kita perkirakan 5.000 lebih siswa SD dan SMP. Yakni, 2.500 SD, dan 2.500. Tidak hanya seragam sekolah gratis, juga akan menerima tas dan sepatu. Jadi ada enam paket yang akan diterima nantinya yang diharapkan sudah tersalurkan di awal masuk sekolah tahun ajaran baru ini," katanya.

Ia menyebut bahwa siswa TK belum tersentuh seragam sekolah gratis tahun ini, karena masalah wajib belajar 13 tahun.

" Kalau TK perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya bapak wali kota dan wakil wali kota sudah memerintahkan kami untuk disentuh. Tetapi di nomenklatur SIPD belum memunculkan. Kenapa? Karena baru tahun ini, masuk wajib belajar 13 tahun. Sehingga baru tahun ini, ijazah TK wajib masuk SD. Dan tahun 2026, kita juga akan masuk dengan pakaian seragam sekolah gratis untuk TK," jelasnya.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk seragam sekolah gratis sekitar Rp5 miliar lebih. "Total anggaran itu, sekitar Rp5 miliar lebih," katanya.

Ia berharap pendistribusian seragam sekolah gratis ini, memanfaatkan momentum penerimaan siswa baru di SD dan SMP untuk tahun ajaran baru.

" Siswa baru mulai masuk sekolah, Insyaallah tanggal 9 Juli 2025. Sehingga kita berharap peneydia yang akan menang tender nantinya, menyanggupi bisa menyelesaikan itu, di tanggal masuk sekolah. Termasuk, kita juga sementara akan mendorong rencana umum pengadaan (RUP) ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa," katanya.

Ia pun menjelaskan, proses pengadaan seragam sekolah ini, mengacu pada e-catalog. "Jadi soal kualitas tentu menjadi perhaian. Sehingga belanjanya mengcu e-catalog. Dan biasanya e-catalog, gambar yang kami lihat. Karena itu, kami akan melihat contoh seragam yang akan disediakan nantinya oleh penyedia," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ukuran seragam setiap siswa itu, sudah tersedia di aplikasi PPDB atau SPMB.

"Pemberian seragam sekolah gratis ini, menyeluruh di Parepare, baik sekolah negeri maupun swasta. Insyaallah, kita juga akan sentuh swasta. Karena sekolah itu, di Bawah naungan kita," katanya.

Ia menambahkan, penerima seragam sekolah gratis ini juga tidak melihat status ekonomi siswa. "Mau siswa tidak mampu, atau siswa mampu. Semua dapat,"tandasnya. (*)

  • Bagikan

Exit mobile version