PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-– Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Pendidikan dasar dan menengah jalur zonasi atau domisili secara online di Kota Parepare mencuat.
SPMB adalah Sistem Penerimaan Murid Baru, yang merupakan pengganti dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare pun merespons adanya dugaan praktik permainan dan ketidakadilan dalam proses seleksi SMPB itu.
Bahkan, pemkot menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk praktik kecurangan dalam proses seleksi SPMB, terlebih dugaan ketidakadilan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid bersama Wakil Wali Kota, Hermanto menegaskan, tidak akan mentolerir jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan intervensi tidak semestinya dalam proses seleksi tersebut. Pihaknya pun memastikan sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.
“PPDB harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berkeadilan. Tidak boleh ada oknum, apalagi dari kalangan ASN, yang menciderai kepercayaan masyarakat,” tegas Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, Sabtu, 28 Juni 2025.
Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, Pemkot Parepare membuka ruang pelaporan dan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi pelanggaran dalam proses seleksi SPMB. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan resmi 'Lapor Pak Wali' di nomor WhatsApp 0811-4100-7777.
Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto menambahkan bahwa semua laporan masyarakat akan diproses secara profesional oleh tim pengawasan internal yang independen.
“Kami ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan adil. Kami butuh partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra pengawas sosial,” ujarnya.
Pemerintah Kota juga mengimbau semua pihak, termasuk penyelenggara pendidikan, ASN, serta masyarakat umum, untuk bersama-sama menjaga integritas proses SPMB. Hal ini dinilai sangat penting demi masa depan pendidikan yang lebih bermartabat di Kota Parepare.
Sebelumnya, polemik PPDB melalui SPMB berbasis online kembali mencuat setelah salah satu orang tua murid menyampaikan dugaan ketidakadilan dalam seleksi jalur domisili atau zonasi.
Lia, warga Parepare yang juga orang tua calon siswa, mengungkapkan kekecewaannya karena anaknya gagal lolos jalur zonasi, meskipun secara kriteria seharusnya memiliki peluang lebih besar dibandingkan beberapa siswa yang diterima.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar atas integritas sistem SPMB yang diharapkan menjadi instrumen transparan dan adil dalam proses penerimaan siswa baru. Dugaan bahwa celah dalam sistem dapat disalahgunakan menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Pemkot Parepare pun menegaskan bahwa langkah-langkah evaluasi dan pengawasan lebih ketat akan terus dilakukan untuk menutup peluang praktik-praktik curang dan memastikan bahwa sistem PPDB benar-benar menjunjung asas keadilan dan akuntabilitas. (*)
