PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD Kota Parepare ke Gudang Bulog, memberikan angin segar dalam menstabilkan harga beras di pasaran. Pasalnya, Bulog Parepare menjanjikan akan menyalurkan beras SPHP secepatnya.
Hal itu, disampaikan Pimpinan Cabang (Pinca) Bulog Parepare, Mohammad Junaedy kepada rombongan DPRD saat sidak di Gudang Bulog di Kilometer 7, Jalan Achmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu, 9 Juli 2025.
Sidak dipimpin langsung Ketua DPRD, Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil Ketua DPRD, Muh. Yusuf Lapanna dan anggota DPRD, Kamaluddin Kadir dan Ahmad Aryadi.
Rombongan DPRD Parepare diterima langsung oleh Pinca Bulog Parepare, Mohammad Junaedy didampingi Wakil Pinca Bulog Parepare, Fajrin.
Sidak tersebut, menyusul banyaknya aspirasi warga yang masuk ke DPRD, baik telepon langsung diterima masing-masing anggota DPRD maupun secara ke lembagaan terkait lonjakan harga beras di Kota Parepare untuk distabilkan.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Parepare, Junaedy menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP sempat disetop untuk menjaga kestabilan harga penyerapan gabah petani pada semister I musim panen padi.
"Benar, penyaluran beras SPHP itu diberhentikan hingga memasuki panen padi semester I. Harapannya untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani. Dan itu, dalam posisi aman," ujarnya.
Kendati demikan, ia mengungkapkan bahwa penyaluran beras SPHP akan segera dilakukan secepatnya. Itu menyusulkan, pihak Bulog telah menerima surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penyaluran beras SPHP ini.
"Surat dari Bapanas telah diterima oleh Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ini. Jadi untuk rencananya penyaluran beras SPHP kita akan jadwalkan melakukan rapat dengan dinas ketahanan pangan, kejaksaan dan polres. Termasuk, juga kita rencanakan pertemuan dengan 40 pengecer di Parepare. Kemungkinan besok kita lakukan pertemuan. Kemudian itu, kita segera salurkan beras SPHP tersebut," jelasnya.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut, sebagai bentuk antisipasi dini dalam penyaluran beras SPHP agar bisa diawasi secara bersamas-sama, terlebih dalam menstabilkan Harga beras di pasaran dalam wilayah Parepare.
Meski pun HPP beras SPHP antara Rp12.000 hingga Rp12.500 di tingkat pengecer, Bulog menjamin kualitas beras SPHP.
"Kalau di Bulog itu harganya Rp11 ribu per kilogram. Di pengecer HPPnya antara Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Tapi, kita sampaikan bulatkan saja Rp12.000 per kilogram. Nah, harga eceran tertinggi ini yang harus diawasi, dan laporkan jika ada pengecer menjual beras SPHP dari HPP yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya.
Ia pun menegaskan bahwa posisi Bulog pada dasarnya sebatas operator dalam pendistribusian beras SPHP maupun cadangan beras pemerintah (CBP). Sedangkan regulatornya ada di pusat.
"Kami di Bulog Parepare hanya operator, sedangkan regulatornya ada di pusat. Kalau ada instruksi dari pusat kita tentunya tindaklanjuti. Seperti halnya dengan turunya surat dari Bapanas untuk perintahkan penyaluran beras SPHP ini," katanya.
Ia juga menjamin ketersediaan beras di Parepare dan sekitarnya sangat mencukupi. "Stok yang ada saat ini, sekitar 105 ribu ton. Ketersediaan beras kita cukup besar," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir menjelaskan, pihak DPRD melakukan sidak ke Bulog karena banyaknya aspiras warga yang masuk, baik aspirasi yang diterima masing-masing anggota DPRD melalui telepon terkait lonjakan Harga beras.
"Kita di DPRD dalam dua, tiga hari ini menerima banyak keluhan warga terkait lonjakan Harga beras. Tadi juga melalui salah satu media radio lokal, masalah lonjakan Harga beras menjadi perbincangan. Makanya, sidak dilakukan untuk mengetahui apa penyebab lonjakan harga beras di pasaran," ungkap Kaharuddin Kadir.
Dia menegaskan, DPRD melakukan langkah kongkret menyikapi lonjakan Harga beras dengan sidak langsung ke Bulog untuk mencari solusi atas keresahan masyarakat Parepare. Apalagi, beras ini menjadi kebutuhan dasar warga.
"Setelah sidak, kita menunggu realisasi Bulog menyalurkan beras SPHP. Sesuai janjinya setelah melakukan rapat dan pertemuan, langsung disalurkan ke pengecer yang jumlahnya ada 40 pengecer di Parepare. Masing-masing pengecer dijatah 2 ton perhari. Jadi kalua 40 pengecer, totalnya ada 80 ton beras SPHP per harinya yang tersalurkan di pasaran. Saya kira prosentase penyaluran beras SPHP di pasaran cukup besar. Apalagi, kita tadi lihat langsung stok beras di Gudang Bulog, cukup berlimpah. Sehingga, harga beras seharusnya stabil," jelasnya.
DPRD, kata Kaharuddin, mengajak semua pihak untuk mengawasi proses pendistribusian hingga penjualan beras SPHP ini. Terlebih, jika ada pengecer yang menjual beras SPHP di atas harga yang telah ditentukan, yakni Rp12.500 perkilogram.
"Harga jual beras SPHP paling tinggi Rp12.500 per kilogram, tidak boleh lebih dari itu. Karena itu, DPRD mengajak semua pihak untuk mengawasi pendistribusian hingga penjualan beras SPHP ini. Jangan sampai ada yang jual di atas harga yang telah ditentukan," jelasnya.
Dia menambahkan setelah menerima surat dari Bappanas, Bulog Parepare siap melaksanakan penyaluran beras SPHP di pasaran.
"Kami ketemu langsung dengan pimpinan Bulog Parepare. Dan pada prinsipnya, Bulog Parepare siap menyalurkan beras SPHP. Kemarin itu, Bulog menunggu surat dari Bapanas. Nah, surat dari Bapanas itu sudah keluar pada tanggal 8 Juli 2025, sehingga Bulog segera menyalurkan beras SPHP itu. Kalau semua ini jalan, Harga beras di pasaran Kembali stabil," pungkas Kaharuddin Kadir. (*)
