Konsultasi Kemendagri-PMD Majene, Moratorium Berlaku Oktober 2023, Sudirman: Kita Upayakan Pilkades Pertengahan Tahun

  • Bagikan

Kepala Dinas PMD Majene Sudirman didampingi Ketua Apdesi Sulbar Wardin Wahid foto bersama setelah rapat konsultasi bersama Kemendagri di Jakarta.

MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Konsultasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Majene didampingi Aliansi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Majene dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta membuahkan hasil.

Rapat konsultasi dengan pihak Kemendagri itu, untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat desa, tentang adanya Moratorium Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di seluruh daerah.

"Jadi dari hasil rapat konsultasi bersama pihak Kemendagri, bahwa moratorium itu, berlaku pada Oktober 2023," terang Sudirman Kepala Dinas PMD Majene, kemarin.

Dijelaskan, masa berlaku jabatan sejumlah Kades di Majene berakhir pada November 2023, sehingga tetap diupayakan, Pilkades serentak dilaksanakan pada Mei atau Juni 2023 atau pertengahan tahun sebelum pemberlakuan moratorium tersebut.

Sudirman menyebutkan, soal anggaran Pilkades yang akan diselenggarakan pertengahan 2023 itu, pihaknya sudah mengusulkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2022 untuk dianggarkan pada APBD 2023 mendatang.

"Karenanya, kita tetap berupaya agar Pilkades serentak dapat diselenggarakan sebelum masuk pemberlakuan moratorium," kata mantan Kabag Kesra Setda Majene ini.

Sementara, sejumlah Kades di Kecamatan Sendana mengucapkan apresiasi kepada Kepala Dinas PMD Majene Sudirman atas kesungguhan dan upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan pilkades serentak di Bumi Assamalewuang. Apalagi terdapat 43 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Majene akan menggelar Pilkades serentak pada 2023.

Bahkan sebelumnya, dari 43 Kades yang akan berakhir masa jabatannya itu, mendatangi gedung DPRD Majene dan kantor PMD Majene. Kedatangan para Kades tersebut mempertanyakan adanya isu kalau Pilkades serentak bakal digelar pada tahun 2025 atau usai Pemilu digelar di 2024. Para Kades ini juga berkonsultasi langsung ke Kemendagri RI di Jakarta untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan pasti. (edy)

  • Bagikan