PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Tim Inklusi dan BaKTI bersama Pemerintah Kota gelar monitoring dan tahun anggaran untuk fasilitasi warga disabilitas, perempuan dan anak. Support anggaran khusus untuk disabilitas dinilai masih sangat minim.
Saat ini Pemerintah Kota sudah menganggarkan sekitar Rp7,3 miliar namun belum ada kepastian jumlah yang digelontorkan khusus untuk disabilitas sebanyak 484 jiwa di empat kecamatan di Kota Parepare. Forum ini juga mendorong anggaran dari pagu indikatif wilayah.
Dialog dipandu oleh koordinator Program Abdul Samad Syam berjalan lancar, sejumlah Dinas terkait yang hadir diantaranya dari Bappeda, Dinas Sosial, DP3A, Bagian Hukum Pemkot dan komunitas peduli disabilitas sepakat mendukung plot anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga disabilitas.
Sekretaris Bappeda Kota Parepare Zulkarnaen mengatakan, pemerintah sangat mendukung, terbukti untuk anggaran kepedulian anak dan perempuan telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan dukungan diterbitkannya peraturan daerah (Perda), dan Parepare berhasil meraih predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), demikian halnya dukungan dengan perempuan melalui peningkatan kesetaraan gender, Parepare mendapatkan penghargaan Nasional kategori Indeks Pemberdayaan Gender.
"Khusus untuk disabilitas memang belum mendapatkan jatah anggaran yang memadai, tetapi dengan kepedulian pemerintah bersama forum ini (Inklusi dan BaKTI) akan menyusun aturan untuk memberikan porsi anggaran agar warga disabilitas mendapatkan juga bantuan" Ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Parepare Hasan Ginca, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa peralatan mesin jahit. Namun sejumlah usulan masuk lagi ke pihaknya, berupa permohonan bantuan peralatan lainnya. Sebab tidak semua warga disabilitas mampu mengoperasikan mesin jahit, keterbatasan yang dimiliki menuntuk agar bantuan yang lain disalurkan menyesuaikan keadaan fisik warga disabilitas.
"Anggaran yang disalurkan tidaklah bentuk tunai tetapi berupa bantuan barang atau peralatan," Ucapnya.
Sementara dari Bagian Hukum Pemkot Parepare juga tengah menggodok revisi aturan untuk mengakomodir kebijakan terkait disabilitas. Aturan untuk mengcover disabilitas diusulkan tidak perlu membuat Perda baru, tetapi cukup dengan merevisi, yakni mengikutkan dalam Perda terkait perempuan dan anak. Sementara bila membuat peraturan wali kota (Perwali) juga butuh waktu, saat ini, untuk membuat Perwali harus bentuk dulu tim penyusun, kemudian melakukan harmonisasi undang-undang ke Kementerian.
Revisi dinilai lebih irit dibanding buat baru, dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga. "Nantinya, sejumlah poin akan diubah dan ditambahkan dalam Perda untuk mengakomodir disabilitas," kata Kabag Hukum Pemkot Parepare Hj Nurwana
Dukungan lain tak kalah pentingnya juga, berupa fasilitas dan akses bagi para penyandang disabilitas di tempat umum. Ini diungkap Direktur Yayasan BaKTI Indonesia, Muhammad Yusran Laitupa.
Yusran apresiasi dukungan semua pihak dalam keterbukaan bekerjasama untuk kemanusiaan, utamanya terkait inklusi. Inklusi ini mencakup sejumlah aspek, tidak sekedar kesetaraan gender tetapi juga kesetaraan bagi penyandang disabilitas, diantaranya diberi kesempatan berprestasi maupun berkarir ditingkat kepegawaian.
Sementara Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah, menyayangkan usulan-usulan terkait mendukung program disabilitas tidak terakomodir di Musrenbang. "Kalaupun usulannya tercatat, namun saat realisasi tidak ada lagi, " Katanya.
Ibrahim berharap diskusi dalam forum tersebut mampu melahirkan usulan yang berbuah kebijakan di pemerintahan, dan ada realisasinya. "Disabilitas diharapkan ada bantuan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan penyandang," Harapnya. (din)
