SOPPENG, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Soppeng menggelar pertemuan koordinasi penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Soppeng, di Hark Cafe and Eater Malaka, Selasa, 6 Desember 2022.
Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Soppeng, Ir Erman Asnawi MSi dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini untuk antisipasi melonjaknya kasus PMK di Kabupaten Soppeng.
Menurut Erman, sebelumnya 10 Agustus 2022 ditemukan kasus pertama PMK di Maddumpa. Saat ditemukan kasus itu, pihaknya melakukan isolasi lokasi serta pengobatan kepada sapi yang terjangkit.
"Untuk kasus di Soppeng sempat zero selama 2 bulan. Namun di bulan Oktober melonjak tajam sampai saat ini mencapai 400 an kasus. Sedangkan kasus kematian sapi akibat PMK di Soppeng tercatat baru 1 ekor anak sapi," jelasnya.
Lanjut Erman, PMK tidak membuatnya panik, karena penyakit ini tidak menular pada manusia. Namun ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.
"Olehnya itu, dengan melibatkan unsur TNI beserta jajarannya. Mulai dari Babinsa, Polri beserta jajarannya sampai Babikantibmas, Kejaksaan, Camat, Kades/Lurah, BPP dan SKPD terkait. Semoga kita dapat membangun sinergi dalam menghadapi masalah ini," tuturnya.
Erman mengaku kendala yang dihadapi pihaknya saat ini yaitu kurangnya respon dari masyarakat untuk memvaksin hewan ternaknya. Sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menggerakkan program vaksinasi, termasuk melalui edukasi dan penyuluhan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel, Drh Nurlina Saking MP menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini merupakan pertanda keseriusan dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Nurlina mengatakan, meskipun PMK ini tidaklah menular kepada manusia namun sangat mengganggu perekonomian masyarakat peternak sehingga hal ini tidak boleh diabaikan.
"Jadi keberadaan kita di sini untuk membahas kendala dalam memberantas PMK ini. Untuk masalah tenaga kerja, seharusnya ada 1 dokter hewan, paramedic 2 orang per kecamatan. Namun tenaga kesehatan hewan masih kurang di Kabupaten Soppeng, sehingga dibutuhkan tambahan atau dukungan dari berbagai pihak, sehingga penanganan PMK ini memiliki model pentahelix yang merupakan salah satu cara dalam mengatasi masalah dengan melibatkan lintas sektor," jelasnya.
Nurlina menambahkan, adapun target vaksinasi Kabupaten Soppeng yang disediakan sebanyak 10.000 dosis dan sampai hari ini baru 4.620 dosis.
"Jadi belum sampai 50 persen, sedangkan untuk Sulsel sendiri baru 30 persen. Untuk itu, mari kita berkolaborasi menyelesaikan target vaksinasi ini. Yang menjadi target utama kita yakni sapi, karena gejala yang muncul agak berat dibanding kambing dan babi," urainya.
Nurlina pun berharap, Soppeng bisa segera menyelesaikan PMK ini sebelum memasuki tahun 2023. Karena target kita adalah bagaimana meningkatkan imunitas kelompok sapi yang ada di Kabupaten Soppeng agar tidak terkena penyakit tersebut.
Sementara Wakil Bupati Soppeng, H Lutfi Halide menyampaikan beberapa hal terkait penanganan PMK ini agar ada upaya yang masif dan komunikasi kepada masyarakat.
"Mari kita berdiskusi bersama terkait bagaimana cara untuk mengatasi PMK ini dengan melibatkan TNI/Polri, dan tripika Kecamatan. Karena kendala yang kita hadapi adalah petugas yang terbatas untuk terjun lansung ke lapangan," tandasnya.
Jika perlu, kata Lutfi, semua yang bertugas di lapangan diberikan pembinaan khusus untuk menangani ternak baik yang belum terjangkit maupun yang telah terjangkit PMK ini. (wis)
