PAREPOS.FAJAR.CO.ID, PAREPARE– Wali Kota Parepare Tasming Hamid nampak kesal mendengar adanya keluhan masyarakat yang masih kerepotan mengurus administrasi BPJS Kesehatan hingga lama menunggu obat yang diresepkan dokter. TSM lebih kesal lagi saat mengetahui ada petugas Puskesmas yang berdebat dengan warga.
“Jangan berdebat dengan warga. Apalagi bertengkar. Kalau ada yang begitu modelnya, kabari ka. Saya nonjobkan petugas yang seperti itu,” kata Wali Kota Parepare saat melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Lumpue, Parepare, Senin, 16 Juni 2025.
Di hadapan para petugas Puskesmas Lumpue, TSM mengingatkan Aparatur Sipil Negara memang tugas utamanya melayani masyarakat. Harusnya ASN, dari pejabat dari atas sampai bawah menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi masyarakat.
Sayangnya, sampai saat ini wali kota masih sering mendengar keluhan langsung dari masyarakat tentang layanan kesehatan di instansi pemerintah. Dia mengaku punya catatan yang mengindikasikan tidak optimalnya pelayanan petugas kesehatan.
Salah satunya, pengurusan administrasi kelahiran yang masih sering bikin repot orangtua bayi. “Kalau ada anak-anak kita yang lahir, kitalah yang harusnya menguruskan (administrasi BPJS Kesehatannya). Bukan masyarakat yang urus. Kita yang uruskan,” seloroh Tasming yang direspons dengan anggukan serentak petugas kesehatan.
Selain itu, keluhan juga muncul soal lamanya pelayanan obat-obatan. Seringkali warga harus lama menunggu obatnya jadi.
“Kalau memang lama (bikin obatnya), tanya ke ibunya. Bu ini obatnya 2 jam baru jadi. Baiknya ibu pulang saja. Nanti diantarkan ke rumahnya. (Pengantaran obat) ini kan gratis. Jangan bikin orang menunggu lama. Petantang-petenteng, bawa ini bawa itu, ke sana kemari, kasihan,” pungkasnya.
Pemkot Parepare, lanjut Wali Kota, sudah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 24 miliar di tahun ini. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk melayani kesehatan masyarakat secara optimal.
“Saya tidak mau lagi mendengar masyarakat ada yang mengeluh karena persoalan BPJS. Besar kita alokasikan dananya. Sekitar 24 miliar,” ujarnya.
Kesimpulan dari Sidak ini, Wali Kota Parepare akan meminta seluruh fasilitas kesehatan memiliki standar layanan atau SOP. Utamanya untuk mengatasi pengurusan administrasi warga dan waktu pelayanan.
“Intinya masyarakat tidak boleh lama dilayani. Nanti kita buat SOPnya. Kalau bisa 15 menit sudah selesai urusan pasien dan keluarganya. Tapi tentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kita mau layanan kita prima,” tandasnya. (aha)
Disclaimer: Informasi di atas dikutip dari konten salah satu media sosial milik Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
