PAREPOS, FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Warga di sejumlah wilayah Kota Parepare berharap agar beras murah yang biasanya dijual melalui program subsidi pemerintah tersalurkan di pasaran. Sejak beberapa pekan terakhir ini, beras dengan harga terjangkau itu mulai sulit ditemukan di pasar-pasar tradisional.
Kalau pun ada beras yang dijual di pasaran, itu merupakan beras komersial atau non subsidi dengan harga yang bervariasi mulai Rp14.600 per kilogram (Kg) hingga Rp15.000 per/kg. Kondisi ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Biasanya saya beli beras SPHP di pasar dengan harga Rp62.500 per 5 kilogram. Tapi, sudah beberapa bulan ini kosong,” ujar Ramlah saat ditemui di Pasar Lakessi, Jumat, 4 Juli 2025.
Ia pun berharap agar beras murah segera disalurkan di pasaran. "Kita beharap pemerintah berupaya mengatasi Harga beras terus naik agar masyarakat kecil tidak semakin terbebani," imbuhnya.
Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Parepare, Erman Kadir membenarkan adanya kondisi tersebut di lapangan.
Bahkan, Erman Kadir menyebut bahwa saat ini harga beras di pasaran di angka Rp73 ribu hingga Rp75 ribu per 5 kilogram. Itu beras komersial baik jenis premium.
"Tim kita rutin setiap hari memantau perkembangan stok dan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar, termasuk beras. Memang harga beras saat ini, ada lonjakan. Tapi itu, beras jenis premium (komersial)," jelasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Parepare, Andi Muh.Fudail pun ikut merespons harga beras yang terus melonjak di Kota Parepare beberapa bulan terakhir ini.
"Kita minta ada solusi antisipasi kenaikan Harga beras secara terus menerus agar masyarakat bisa mengakses beras dengan harga terjangkau," imbuhnya.
Merespons kondisi harga beras saat ini, anggota DPRD Parepare tiga periode ini pun berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang).
Ia tampaknya menelpon kepala dinas ketahanan pangan untuk mencari tahu penyebab kelangkaan beras murah di Parepare.
"Tadi saya langsung berkoordinasi dengan kepala dinas ketahanan pangan untuk mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan beras murah di pasaran. Namun, sesuai informasi kepala dinas ke saya, kalau pihaknya telah melakukan upaya dengan menyurati Bapanas melalui dinas ketahanan pangan provinsi sebagai langkah untuk mengatasi harga beras yang melonjak ini. Begitu penyampaiannya ke saya," kata Fudail.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, Muhammad Idris yang dihubungi terpisah juga tidak menampik harga beras terjadi lonjakan di pasaran. Meski begitu, dia menegaskan bahwa beras yang mengalami lonjakan ini, jenis beras komersial atau non subsidi. "Yang terjadi lonjakan harga itu, beras komersial," ungkap Idris.
Lebih lanjut Idris menjelaskan bahwa lonjakan harga beras terjadi disebabkan minimnya pasokan akibat tidak ada pengeluaran beras dari pabrik. Itu berdasarkan, pihaknya melakukan pemantauan di pedagang beras.
"Kalau berdasarkan pemantauan harga yang kami lakukan, lonjakan harga beras menurut pedagang, karena disebabkan kurangnya pasokan, akibat tidak ada pengeluaran beras atau minminya suplay beras dari pabrik," ungkap Idris.
Dia juga menjelaskan bahwa beras yang beredar dipasaran baik yang kualitas medium maupun premium berasal dari dua sumber, yakni swasta dan Bulog.
"Terkait suplay beras dari bulog, khususnya yang bersifat komersil tentu menjadi kewenangan bulog untuk memberi penjelasan. Khusus beras SPHP (non komersil dengan kualitas medium) yang disalurkan oleh Bapanas melalui Bulog, memang sampai saat belum tersalurkan," ungkap Idris.
Dia pun belum bisa menyimpulkan terkait penyaluran beras program SPHP. "Kalau soal keterkaitan penyaluran SPHP dengan kenaikan harga beras non SPHP (komersil) di pasarasan, belum bisa kami simpulkan, tapi memang selama ini pemerintah, dalam hal ini Bapanas menyalurkan beras SPHP dengan tujuan mengendalikan harga beras di pasaran," kata Idris.
Apalagi, kata dia, sampai hari ini Bulog belum menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penyaluran SPHP.
Kendati demikian, Dinas Ketahanan Pangan tidak tinggal diam dengan kondisi harga beras melonjak di Parepare. Bahkan, pihaknya telah menyurat ke Bapanas melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel pada tanggal 28 Mei 2028, lalu.
"Menyikapi hal ini, maka pada tanggal 28 Mei 2025, kami (Dinas Ketahanan Pangan Parepare) telah bersurat ke Bapanas melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, untuk menanyakan perihal belum tersalurkannya SPHP tersebut, namun sampai saat ini belum ada jawaban langsung terhadap surat kami," ungkap Idris.
Namun, Bapanas akan mengupayakan menyalurkan beras SPHP di bulan Juli ini. "Per hari ini, sudah ada press release dari Bapanas yang menyampaikan bahwa diupayakan beras SPHP disalurkan bulan Juli ini," katanya.
Dia menuturkan bahwa penyaluran beras SPHP kemungkinan bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan pemerintah pusat yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah {CPP)/Cadangan Beras Pusat (CBP).
"Kondisi ini, tidak hanya terjadi di Parepare. Ini terjadi di seluruh wilayah Provinsi Sulsel, bahkan mungkin seluruh indonesia, maka surat kami dikirim secara kolektif oleh Dinas Ketapang provinsi. Mungkin itu salah satu yang direspon oleh Bapanas sehingga merencanakan untuk segera menyalurkannya segera. Begitu pun dengan Bulog menunggu penugasan dari Bapanas," jelasnya.
Karena itu, Idris berharap bahwa baik beras SPHP maupun CBP segera disalurkan untuk menstabilkan harga beras yang melonjak beberapa pekan terakhir ini.
"Kita memang sangat-sangat berharap bahwa baik beras SPHP maupun CBP segera disalurkan, mengingat harga beras yang semakin melonjak," imbuhnya.
Dia pun menyampaikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP, yakni Rp12.500 per kilogram.
"HET beras SPHP sampai hari ini masih Rp12.500 per kilogtam. Sehingga kita berharap dengan penyaluran baru ini semoga tidak terjadi kenaikan HET," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa hasil pemantauan pihaknya harga beras komersial (non SPHP) di pasaran saat ini, Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. "Kalau beras komersial (non SPHP) di pasaran memang seperti ini sekarang harganya," rincinya.
Ia menambahkan, pihaknya intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel maupun Bapanas sebagai Langkah konkret menstabilkan harga beras di Parepare.
"Kami dalam dua bulan terakhir ini, sangat intens berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi maupun Bapanas, dengan harapan beras SPHP segera disalurkan," tandasnya.
Respons Ketua DPRD Parepare
Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir meminta agar ada upaya atau langkah konkret menekan lonjakan harga beras di pasaran.
Permintaan ini disampaikan menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap harga beras komersial yang kini menembus Rp15.000 per kilogram. DPRD mengkhawatirkan dampak lonjakan harga beras dapat membebani masyarakat, khususnya kalangan menengah ke Bawah.
"Mencermati kenaikan harga beras saat ini, sudah menjadi keluhan masyarakat di DPRD. Dan kami di DPRD sudah menerima laporannya," ungkap Kaharuddin Kadir usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin, 7 Juli 2025.
Oleh itu, ia meminta pihak terkait segera segera mengambil langkah konkret menekan lonjakan harga beras yang terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
"Sebenarnya harge beras ini, tidak boleh melonjak karena di situ ada peran pihak Bolog selaku pengendali harga," katanya.
Menurutnya, lonjakan harga beras ini, tentunya pihak Bulog diminta melakukan langkah kongkret untuk melakukan antisipasi. "Jadi Bulog, khususnya Parepare diharap bisa mengendalikan harga beras saat ini," jelasnya.
Ia meminta peran Bulog turun tangan menstabilkan harga. "Kalau terjadi lonjakan harga beras di bawah, maka pihak Bulog melakukan operasi pasar," harapnya.
Ia menyebut bahwa kondisi harga beras melonjak memang terasa di tengah masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
"Memang tentu sangat terasa di masyarakat kita, apalagi daya beli masyarakat kita menurun," ungkap Kaharuddin Kadir.
Ia pun mengungkapkan terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Parepare. "Kita di Parepare saja ini, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun lalu, dan tahun sekarang dengan bulan yang sama, itu ada penurunan 1 persen. Kalau tahun lalu dengan bulan yang sama di kisaran 5,23 persen. Di tahun 2025, di bulan yang sama berdasarkan data stastik (BPS), kita berada di angka 4,2 persen. Berarti ada penurunan 1 persen. Kalau turun 1 persen, itu sangat berpengaruh, terutama terhadap daya beli masyarakat," jelasnya.
Ia menilai dengan daya beli masyarakat yang turun, kemudian terjadi lonjakan harga beras yang menjadi kebutuhan pokok, tentu membebani masyarakat.
"Sekali lagi, kami minta peran Bulog yang ada di Parepare ini, apalagi kita ini di Sulawesi Selatan adalah lumbung beras. Gudang beras terbesar di Indonesia Timur, itu ada di Parepare. Nah, ini harus dicarikan solusi secara cepat oleh Bulog. Sehingga kami berharao satu, dua hari ini ada aksi yang bisa dilakukan untuk stabilkan harga beras," pungkas Kaharuddin Kadir. (*)
