Merasa tak Dianggap lagi, Surya Paloh Titip Pesan ke Jokowi Melalui Luhut

  • Bagikan

JAKARTA, PAREPOS.FAJAR

CO. ID -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuannya dilakukan setelah Surya Paloh tidak diundang Jokowi bersama para pemimpin Parpol koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta.

Diakui Surya Paloh, pihaknya sudah tidak dianggap oleh Jokowi dalam koalisi pemerintahan di tengah dinamika politik menjelang Pilpres 2024 ini.

Alhasil, Surya Paloh menitipkan pesan kepada Jokowi melalui Luhut yang ditemuinya.  

Diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, salah satu isi pertemuan kedua tokoh yaitu Surya Paloh menitipkan pesan melalui Luhut, agar Presiden Jokowi tidak menunjukkan sikap mengendorse figur calon presiden (capres) tertentu.

“Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” ungkap Sugeng, Jumat, 5 Mei 2023.

Menurutnya, Surya melalui Luhut meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah mengendorse capres tertentu tersebut.

Demikian penting dilakukan, agar Pilpres 2024 berjalan adil dan berimbang.

“(Endorse) itu seyogianya dihapuskan, dan itu (Surya dan Luhut) sepakat untuk di level itu,” ungkap Sugeng.

Sebelumnnya, Surya Paloh membenarkan pihaknya tidak turut diundang Jokowi dalam pertemuan pimpinan parpol koalisi pemerintahan di Istana Merdeka.

"Kan sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan. Hahaha. Saya bisa pahami itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai pemerintahan," ujar Surya Paloh.

"Beliau (Jokowi) tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara," imbuhnya.

Sementara Luhut mengungkapkan, inti dari pertemuannya dengan Surya Paloh yakni sepakat bahwa kepentingan negara lebih penting.

"Sama kami sepakat semua harus damai karena itu kepentingan republik. Ada perbedaan-perbedaan ya itu hal yang wajar," kata Luhut.

(**)

  • Bagikan

Exit mobile version