Suasana RDP Pansus DPRD Majene dan pihak OPD terkait di Gedung DPRD Majene.
MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Majene yang menangani masalah kebencanaan, mengusulkan relokasi mandiri untuk 41 Kepala Keluarga (KK) bagi warga Salurindu, Desa Salutahongan, Kecamatan Malunda.
Dari 41 KK tersebut merupakan penyintas gempa yang lokasi permukiman mereka mengalami kerusakan dan dinyatakan tidak lagi layak untuk dijadikan permukiman warga.
Adapun usulan relokasi mandiri tersebut, disampaikan Pansus DPRD Majene, menyusul munculnya masalah hutan lindung di lokasi permukiman yang direncanakan sebelumnya oleh Pemda Majene bagi 41 KK warga Dusun Salurindu itu.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus DPRD Majene Hasriadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD terkait dan perwakilan mahasiswa serta warga setempat yang berlangsung di Gedung DPRD Majene, kemarin.
Dalam RDP itu, Hasriadi menyampaikan opsi relokasi mandiri tersebut. Alasannya, proses alih fungsi lahan untuk permukiman warga membutuhkan proses panjang dan waktu yang lama, sehingga dibutuhkan langkah tepat untuk hal relokasi dimaksud.
"Karena itu, saya usulkan opsi relokasi mandiri, artinya kita hanya memberikan dananya biarkan warga yang membangun rumah di lokasi mereka masing-masing asal tidak lagi di lokasi zona merah itu," ujarnya.
Politisi PAN itu menambahkan, zona merah yang dimaksudkan adalah wilayah tak layak huni, sebab rawan gempa. Dengan demikian, dia mengusulkan relokasi dilakukan sendiri oleh warga ke lokasi yang lebih aman dan nyaman.
Hanya saja, lanjutnya, tinggal dibuatkan semacam juknis, agar ada acuan pelaksanaannya di lapangan.
Menurut Hasriadi, jika opsi yang dipilih adalah pembebasan atau pengalihfungsian hutan lindung, akan memerlukan waktu cukup panjang, sementara desakan relokasi warga sudah sangat mendesak dan tidak bisa lagi dibendung.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene, Kasman Kabil yang turut hadir dalam RDP itu, mempertanyakan kesiapan warga. Artinya, jangan sampai warga tidak rela dan itu juga perlu dipertimbangkan.
Selain itu, Kasman juga mempertanyakan kategori kerusakan rumah 41 KK yang bakal direlokasi. Sebab menyangkut besaran anggaran yang bakal diberikan kepada masing-masing KK. Namun, Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menegaskan, sebanyak 41 KK warga Salurindu penyintas gempa semua masuk kategori rusak berat, sehingga besaran dana Rp50 juta untuk setiap KK bagi warga tersebut.
Untuk diketahui, sebelumnya DPRD Majene, OPD terkait, dan Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menyepakati survei lokasi yang sedianya untuk lokasi permukiman baru warga Salurindu.
Namun berdasarkan hasil kunjungan tim teknis dari gabungan dinas, diketahui titik relokasi yang disepakati sebelumnya ternyata sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga harus mencari lahan lain. (edy)
