MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Meski Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Majene berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, namun masih terdapat kendala dan keterbatasan yang perlu dilengkapi.
Salah satunya, terkait pengoperasian sejumlah peralatan kependudukan yang masih pengadaannya tahun 2012 lalu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Sesuai aturan Kemendagri, untuk memberikan dukungan kepada pelayanan Disdukcapil diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia," ujar H Asri Albar Kepala Disdukcapil Majene, kemarin.
Ia melanjutkan, sebelumnya telah melaunching dan Sosialisasi serta Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene di Aula Kantor Disdukcapil Majene.
Dijelaskan, program IKD dilakukan secara bertahap yang dimulai tahap pertama pada jajaran Disdukcapil seluruh Indonesia.
"Untuk tahap kedua, menyasar pada seluruh pegawai jajaran Pemerintah Kabupaten dan kota, selanjutnya para mahasiswa dan masyarakat," terangnya.
Untuk teknis jajaran Disdukcapil Majene dalam merampungkan pelayanan IKD, mantan Kepala Disnakertrans Majene itu, akan membuat jadwal pelayanan yang tentunya ditandatangani Bupati Majene.
"Kita juga sudah mengeluarkan jadwal perekaman KTP-el dalam rangka menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang," akunya.
Ia juga mengaku, pelayanan perekaman KTP-el keliling telah dilakukan di setiap kecamatan, namun sedikit mengalami kerusakan pada peralatan yang ada.
"Kerusakan peralatan perekaman ini, saat berada di Kecamatan Malunda, sehingga berhenti sampai di Kecamatan Pamboang," sebutnya.
Dituturkan, terkait kondisi peralatan telah mendapat inisiatif dari Disdukcapil Provinsi Sulbar dengan melakukan audensi bersama DPRD Komisi I Provinsi Sulbar.
"Dari hasil audensi, bahwa masalah ini sebagian dibebankan kepada APBD Provinsi Sulbar dan sebagian juga untuk kabupaten, sehingga diharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten terutama menghadapi peserta demokrasi 2024," harapnya. (edy)
