PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID– Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Wali Kota Parepare pada Senin, 17 Oktober 2023.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, peringatan HKN l memiliki makna penting, yaitu memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Juga, merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada ASN.
“Secara eksplisit Hari Kesadaran Nasional menyadarkan semua warga negara, sampai saat ini masih bisa hidup dengan damai karena perjuangan para pahlawan. Pahlawan dalam arti tidak hanya beliau-beliau yang berperang melawan penjajah, tetapi juga pahlawan yang juga telah mengisi bangsa sehingga sampai hari ini kita menjadi seperti ini. Itulah “kesadaran nasional,” ujarnya.
Wali Kota menjelaskan, dengan HKN ini, maka setiap aparatur negara bisa menyadari dirinya sebagai pelayan masyarakat dan bisa mengembangkan semangat patriotisme, nasionalisme dan kebangsaan.
“Diharapkan dengan upacara ini, bisa memberikan kesadaran kepada seluruh aparatur negara agar dapat melayani masyarakat dan dapat mengelola berbagai dinamika sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masnyarakat secara bijaksana, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Untuk mewujudkan fungsi pelayanan tersebut, lanjut Taufan, setiap aparatur pemerintahan khususnya di Lingkup Pemerintah Kota Parepare harus meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan.
“Oleh karena itu saya menghimbau kepada setiap aparatur pemerintah agar dapat memahami sebuah peraturan dengan baik, melalui berbagai sosialisasi yang telah dan akan kita lakukan,” jelasnya.
Wali Kota Parepare dua periode itu, menekankan sebagai aparatur pemerintahan, diharapkan adanya peningkatan kualitas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara totalitas tanpa pamrih merupakan bentuk implementasi kesadaran itu sebab kewajiban aparatur adalah melayani masyarakat.
“Jangan menjadikan upacara ini hanya formalitas semata, aparatur pemerintahan harus mampu menjadi pemecah problem yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat bukan malah menambah masalah,” tandasnya. (*)
