Taufan Pawe: Wujudkan Indonesia Emas Harus Bahu Membahu

  • Bagikan

PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID-- Wali Kota Parepare, Taufan Pawe bersama unsur Forkopimda menghadiri pidato kenegaraan Presiden RI pada sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Wali Kota Taufan Pawe dan Wakil Wali Kota Pangerang Rahim bersama jajarannya, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forkopimda lengkap mengikuti pidato kenegaraan itu secara virtual di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Parepare.

Taufan Pawe mengatakan, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia menjadi penyemangat dan motivasi bagi abdi negara dan abdi masyarakat
di Kota Parepare.

"Alhamdulillah, saya bersama jajaran Forkopimda telah mengikuti pidato kenegaraan dari bapak Presiden Republik Indoensia, dan sekaligus sebagai penyemangat dan motivasi kami-kami semua ini yang sebagai abdi negara, abdi masyarakat dengan arahan bapak Presiden tadi," kata Taufan Pawe usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI secara virtual di Gedung DPRD Kota Parepare.

Wali Kota pun menjelaskan, dapat menterjemahkan arahan Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia Emas tentu dengan bahu membahu semua komponen pemerintahan, TNI/Polri di kabupaten/kota. "Saya bisa menerjemahkan arahan bapak Presiden terkait Indonesia emas, bahwa pemerintah kota dan jajaran TNI/Polri serta dengan mitra yang ada harus bahu membahu mempersiapkan diri generasi muda," kata Taufan Pawe.

Tak hanya itu, Taufan Pawe menyebutkan, dalam mewujudkan Indonesia Emas juga didukung dengan persiapan tata kelola pemerintahan di setiap daerah, termasuk pemerintah kota Parepare. "Dan mempersiapkan juga tata kelola pemerintahan agar supaya kita menuju 22 tahun mendatang, Indonesia Emas sudah siap," jelas Ketua Golkar Sulsel ini.

Karena itu, Taufan Pawe mengungkapkan isu stunting ini menjadi urgen untuk disikapi secara bersama-sama untuk menuju Indonesia Emas 2045. "Salah satu isu sentral yang paling urgen adalah stunting," tandas Wali Kota Parepare dua periode ini.

Senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir menyikapi arahan Presiden RI terkait Indonesia Emas, bahwa itu dapat dicapai dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Beda pilihan, beda partai politik tetapi persatuan dan kesatuan harus dijaga. Itu pesan yang kami dapat terjemahkan dalam arahan bapak Presiden dalam pidato kenegaraannya," kata legislator Golkar ini.

Kaharuddin Kadir mengatakan, DPRD Parepare merupakan mitra sejajar pemerintah daerah, tentu fungsi DPRD bersama pemerintah daerah bagaimana menyusun sebuah program bagi masyarakat Parepare dalam menunjang kualitas kehidupan masyarakat, kualitas pemerintahan. " Termasuk kegiatan-kegiatan yang mensejahterahkan masyarakat. Sehingga program ini bisa menunjang Indonesia Emas 2045, nanti," pungkas Kaharuddin Kadir.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap tantangan Indonesia di masa depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan, menurut Jokowi juga akan semakin sulit sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang berani dan dipercaya untuk mengambil keputusan yang sulit serta tidak populer.

Lebih lanjut, Jokowi mengibaratkan Indonesia harus lari marathon untuk bisa mencapai Indonesia Emas, tidak lagi sekadar lari sore atau lari sprint.

"Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas. Tantangan ke depan tidak lah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Kepercayaan tersebut merupakan modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain kepercayaan, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.

"Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan," jelasnya. (*/fnn)

  • Bagikan